Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Riau berencana membangun tanggul dan pemecah gelombang di sekitar wilayah perkebunan kelapa untuk mengantisipasi perembesan air laut yang mengurangi kualitas produksi.
Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulher, mengatakan perembesan atau intrusi air laut telah menyebabkan banyaknya lahan masyarakat yang terendam, dan membuat produksi buah kelapa di sekitar pantai tercemar oleh air laut.
“Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan intrusi air laut adalah pembangunan pemecah ombak atau tanggul, sehingga air tidak naik ke lahan milik masyarakat,” katanya di Pekanbaru, Minggu (17/11).
Zulher menuturkan pembangunan pemecah ombak dan tanggul itu tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, sehingga perlu dianggarkan oleh pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Dengan begitu, penyelesaian persoalan intrusi air laut dapat dilakukan dengan cepat, dan dapat melindungi lahan petani.
Menurutnya, Kabupaten Indragiri Hilir menjadi salah satu wilayah yang terancam oleh perembesan air laut ke daratan. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendorong anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) wilayah tersebut segera mengusulkan penganggaran bersama di tingkat provinsi dan nasional.
“Anggaran kami tidak mencukupi untuk membangun pemecah ombak, makanya harus mendorong anggota dewan dari dapil wilayah itu memasukkan proyek itu ke dalam APBD dan APBN,” ujarnya.
Sementara itu, Junaidi, Ketua Komisi II DPRD Indragiri Hilir, mengatakan hingga kini penanganan intrusi air laut hanya dilakukan dengan pengerahan lima unit alat berat. Padahal, kejadian tersebut telah merusak pantai 1.500 kilometer persegi.
“Alat berat hanya solusi jangka pendek, makanya diperlukan tanggul permanen untuk mencegah intrusi air laut itu,” katanya. (Pilih topik berita favorit Anda lewat Readers Choice di sini)
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri telah menganggarkan bantuan 10 unit eskavator untuk membangun tanggul sementara di wilayah yang terkena intrusi air laut. Pemerintah provinsi juga secara rutin mengalokasikan bantuan ke wilayah itu agar dapat menyelamatkan perkebunan kelapa milik masyarakat.
