Bisnis.com, JAKARTA--- Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai perlu segera membenahi persoalan identitas tunggal warga negara yang tercakup dalam kartu penduduk elektronik (e-KTP) guna memaksimalkan pembagian aneka kartu sakti.
Kartu sakti itu antara lain Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Kartu itu baru diluncurkan oleh Jokowi beberapa hari lalu sebagai salah satu program pemerintah untuk masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR Satya W.Yudha mengatakan pemerintahan Jokowi perlu menyempurnakan e-KTP tersebut dengan bantuan perangkat teknologi informasi yang bagus dalam waktu satu tahun mendatang.
Pembenahan e-KTP dibutuhkan agar warga negara memiliki kepastian identitas tunggal yang dapat digunakan sebagai identifikasi oleh pemerintah apakah tepat atau tidak menerima aneka kartu tersebut.
“Tanpa ada pembenahan itu, kita hanya akan berkutat dengan masalah-masalah populis. Identitas tunggal itu harus terintegrasi dengan kementerian-kementerian yang ada,” kata Satya.
Identifikasi itu dibutuhkan untuk menggolongkan warga negara miskin, sangat miskin atau menuju miskin.
Penggolongan itu dinilai sangat dibutuhkan agar pemberian berbagai program perlindungan sosial menjadi tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara PDI-P Eva Sundari mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Menurutnya, Mendagri juga berkeinginan untuk menyempurnakan e-KTP.
“Harapannya, kita punya NIK [nomor induk kependudukan] yang terintegrasi dengan program perlindungan sosial. Ini memang sesuatu yang butuh kesiapan luas,” katanya.
