Bisnis.com, TANGERANG — Pemerintah Kota Tangerang menyatakan realisasi laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng pada tahun ini hanya mencapai 5,3% atau senilai Rp900 juta dari target Rp17 miliar.
Arief R. Wismansyah, Wali Kota Tangerang mengatakan berdasarkan rencana kerja dan anggaran (RKAP) perubahan 2014 yang diajukan oleh PDAM, pendapatan perusahaan secara keseluruhan hanya dipatok Rp3,7 miliar, adapun anggaran uang muka tahun ini dicantumkan Rp2,8 miliar.
“Berarti laba bersih hanya sekitar Rp900 juta dari target awal Rp17 miliar. Hal ini tengah dievaluasi. Berdasarkan rekomendasi dari badan pengawas PDAM, untuk memperbaiki kinerja perusahaan, pemerintah telah mereorganisasi struktur direksi,” ujarnya di Tangerang, Jumat (7/11).
Reorganisasi ini, tuturnya, berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Permen ini menjelaskan bahwa direksi PDAM dengan total pelanggan di bawah 30.000 hanya berjumlah satu orang.
Sementara, pada struktur direksi PDAM yang lama jumlah direksi ditetapkan sebanyak dua orang yakni Direktur Utama dan Direktur Umum. Padahal, lanjutnya, jumlah pelanggan PDAM Tirta Benteng saat ini baru mencapai 27.000 sambungan.
Oleh karena itu, Pemkot Tangerang melebur dua posisi direksi PDAM hanya menjadi satu kursi. Dengan begitu, berdasarkan hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, terpilihlah satu orang direksi baru untuk menggantikan direktur utama sebelumnya yang tersangkut kasus korupsi maupun direktur umum.
“Direksi yang alam kami berhentikan dengan hormat. Direktur yang baru berpengalaman menjabat direktur utama PDAM di Indramayu sebanyak dua kali. Ini hasil dari uji kelayakan yang dilakukan UI,” ujarnya.
Tatang, Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Benteng mengatakan Permendagri dengan jelas menyebutkan untuk PDAM dengan pelanggan di bawah 30.000 cukup dengan satu direksi. Oleh karena itu, dewan pengawas mengembalikan struktur organisasi sesuai dengan peraturan.
“Keputusan reorganisasi juga merupakan saran dari persatuan perusahaan air minum di Indonesia (Perpamsi) Banten. Penggantian direksi tidak melanggar hukum. Seluruh program lama yang dianggap bagus disarankan untuk dilanjutkan,” ujarnya.
Penambahan Target
Arief mengatakan direksi PDAM Tirta Benteng yang baru harus dapat menyelesaikan percepatan pelaksanaan penyaluran air bersih ke masyarakat, pembenahan sumber daya manusia, gugatan hubungan industrial, dan kekurangan air bersih.
Hal ini, lanjutnya, merupakan target yang diminta oleh Pemerintah Kota Tangerang. Selain itu, direksi yang baru juga diminta untuk mengkaji ulang standar manajemen perusahaan. Sejumlah pengeluaran perusahaan yang dianggap tidak perlu dan tercantum dalam RKAP harus dihapuskan.
”Kami minta untuk mempelajari itu semua. Agar tercipta perbaikan baik dari segi administrasi maupun implementasi program. Apalagi saat ini PDAM sedang diaudit oleh BPK terkait dengan percepatan program Millennium Development Goals (MDGs),” tuturnya.
Menurutnya, dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemkot Tangerang, ekspansi usaha yang akan dilakukan oleh PDAM pada tahun depan didorong untuk meningkatkan peran swasta. Sejumlah kerja sama yang sudah berlangsung, menurutnya harus dimodifikasi untuk memberikan manfaat seoptimal mungkin.
“Kita tidak masukan penyertaan modal dalam APBD 2015, karena memang tidak ada dananya. Oleh karena, pengembangan perusahaan kedepan harus menggandeng perusahaan swasta yang menjadi mitra,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang telah meninjau ulang kerja sama proyek pengembangan produksi air bersih antara PDAM Tirta Benteng dengan PT Moya Indonesia yang dilakukan pada 2012 dengan nilai investas Rp1,06 triliun.
Pasalnya, proyek pengembangan pemasangan 8.000 pipa sambungan langsung di wilayah pengembangan zona 1, yakni Kecamatan Cipondoh dan dua zona lainnya yang ditarget selesai pada tahun ini belum terlaksana.
Selain itu, dalam dua tahun proses pembangunan satu unit Instalasi Perusahaan Air (IPA) dengan kapasitas 500 liter/detik di atas lahan seluas 1 hektar yang dilakukan PT Moya Indonesia, notabene perusahaan asal Bahrain, baru mencapai 90%.
