Bisnis.com, JAKARTA - Moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) selama 5 tahun ke depan diproyeksi menghemat anggaran yang cukup signifikan, bahkan mencapai lebih dari Rp1 triliun/bulan.
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan moratorium PNS selama lima tahun telah dikaji secara mendalam dan akan diberlakukan pada awal 2015.
"Lebih baik saya katakan 5 tahun. Tetapi kalau kondisi makin baik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara makin baik, produktivitas tinggi, kebutuhan ada, keuangan membaik, bisa jadi lebih cepat," katanya di kantor Wakil Presiden, Kamis (6/11/2014).
Yuddy menuturkan saat ini porsi belanja pegawai dalam APBN mencapai 41%. Oleh karena itu, penghematan melalui moratorium akan dilakukan.
"Kalau kita lakukan motatorium, penghematannya signifikan. Kalau kita tidak ada tambahan 100.000 PNS per tahun, dikalikan dengan rata-rata gaji Rp10 juta/bulan, sudah berapa triliun penghematannya," ungkapnya.
Menanggapi soal moratorium PNS, Wapres Jusuf Kalla menegaskan tujuan pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang efektif.
"Lagi dikaji semua. Kita kan bukan kekurangan PNS sekarang, kadang-kadang berlebihan. Jadi ditata dulu, supaya seimbang," ujar Kalla.
Berdasarkan APBN-P 2014, anggaran belanja pegawai pemerintah pusat mencapai Rp258 triliun. Sebagai bentuk efisiensi anggaran, pemerintah berencana memberlakukan moratorium PNS selama 2015-2019, kecuali tenaga dokter dan guru.
