Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

HEADLINES KORAN: Saatnya Prioritaskan Manufaktur, Pil Pahit Bagi Indonesia

Saran agar Indonesia beralih menjadi negara dengan perekonomian berbasis manufaktur merupakan salah satu isu yang diangkat sejumlah media nasional hari ini, Kamis (23/10/2014).

Bisnis.com, JAKARTA—Saran agar Indonesia beralih menjadi negara dengan perekonomian berbasis manufaktur merupakan salah satu isu yang diangkat sejumlah media nasional hari ini, Kamis (23/10/2014) selain isu risiko gejolak keuangan global terhadap perekonomian Indonesia dan sederet agenda besar yang sudah menunggu pemerintahan Jokowi-JK.

Berikut ini ringkasan berita-berita utama media Ibu Kota:

Saatnya Prioritaskan Manufaktur  
Indonesia harus segera beralih menjadi negara dengan perekonomian berbasis manufaktur bernilai tambah yang berteknologi tinggi guna mengantisipasi perubahan tren global. Seorang ekonom Bank Dunia mengingatkan antisipasi atas perubahan global diperlukan mengingat AS dan China secara perlahan tapi pasti akan memangkas kebutuhan komoditasnya menjadi barang bernilai tambah dan berteknologi tinggi (Bisnis Indonesia).

Pil Pahit Bagi Indonesia  
Indonesia harus menelan pil pahit dalam waktu dekat untuk menyembuhkan permasalahan struktural ekonomi yang akut. Risiko gejolak keuangan global yang ada di depan mata memaksa pemerintah dan rakyat untuk segera mengambil solusi yang selama ini ditunda (KOMPAS).

Program 100 Hari Yang Menentukan
Sederet agenda besar sudah menunggu pemerintahan Jokowi-JK. Setidaknya masa 100 hari akan menjadi masa krusial yang jadi tolok ukur prestasi pemerintahan baru. Prioritas pekerjaan Jokowi adalah mulai dari pembenahan makro ekonomi, fiskal, kenaikan harga BBM, maslah energi, pangan, penanaman modal serta kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (KONTAN).

Demi Kabinet Bersih, Jokowi Tunda Pengumuman
Demi anggota kabinet yang bersih dari masalah hukum, Presiden Joko Widodo menunda pengumuman nama menteri yang sebelumnya sempat direncanakan Rabu (22/10). Presiden masih harus menjaring nama baru untuk menggantikan sejumlah nama yang diberi tanda kuning dan merah oleh KPK. Langkah Jokowi dinilai positif oleh pelaku pasar. (INVESTOR DAILY).   


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor :
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper