Bisnis.com, JAKARTA—Isu soal fleksibilitas terhadap Direktorat Jenderal Pajak dalam pengelolaan rumah tangga sendiri menjadi sorotan utama berbagai media nasional hari ini, Selasa (14/10/2014).
Selain itu, juga ada soal tantangan Presiden Jokowi untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tengah lesunya ekonomi global dan soal neraca pembayaran Indonesia pada kuartal IV-2014 yang akan tetap surplus.
Berikut ini ringkasan berita-berita utama media Ibu Kota:
Keluwesan Ditjen Pajak
Kementerian Keuangan memberikan sinyalemen akan memberikan fleksibilitas kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Untuk dua tahun pertama, skemanya tetap berbentuk Direktorat Jenderal Pajak. Fleksibilitasnya meski menyangkut sumber daya manusia, anggaran, dan organisasi. (KOMPAS)
Kelesuan Ekonomi Tantangan Baru Jokowi
Begitu dilantik, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla harus bekerja ekstra keras jika mau ekonomi tetap tumbuh 5%. Pasalnya, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang secara global akan melambat. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% untuk Indonesia dinilai IMF cukup tinggi. (KONTAN)
Harga BMM Kunci Surplus NPI Kuartal IV
Neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal IV-2014 akan tetap surplus, bahkan lebih besar dari surplus kuartal III sebesar US$6 miliar jika pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi, November 2014. Agar memberikan dampak signifikan, kenaikan harga BBM disarankan sebesar Rp3.000 per liter. Kenaikan harga BBM akan menghemat subsidi sekitar Rp150 triliun. (INVESTOR DAILY)
