Bisnis.com, JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi catatan PPATK dan KPK terhadap sejumlah calon menteri di Kabinet IndonesiaHebat diapresiasi politis sebagai langkah yang baik. Lantaran itulah langkah untuk menciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi.
Salah satu politisi itu adalah tokoh Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Bang Poltak, demikian dia akrab disapa dan dikenal, mengatakan Presiden Jokowi sebaiknya memang tidak menunjuk nama-nama yang telah ditandai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai menteri dalam kabinetnya agar yang bersangkutan sadar.
"Biar dia ditandai warnanya apa, biar saja [jangan dipilih], biar sadar," kata Ruhut di sela-sela diskusi bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Kamis (23/10/2014).
Ruhut mengatakan Jokowi memang harus patuh pada rekomendasi KPK untuk membuktikan komitmennya dalam mencegah sekaligus memberantas korupsi. "Mau berantas korupsi atau tidak. Katanya kan mau berantas korupsi. (Patuh terhadap rekomendasi KPK) Itu bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujar dia, seperti dikutip Antara.
Lebih jauh Ruhut mengatakan Jokowi memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengumumkan jajaran menteri dalam kabinetnya. Dia menilai masih cukup waktu bagi Jokowi untuk menentukan nama yang tepat. "Masih ada waktu, Belanda masih jauh," nilai dia.
Terkait batalnya pengumuman menteri Jokowi, yang persiapannya disebut-sebut menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah, Ruhut meminta hal itu ditelaah terlebih dulu. "Yang bikin semalam siapa dulu, jangan apa-apa langsung menyalahkan Jokowi," ujar dia.
Sejauh ini Jokowi belum mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya. Jokowi ditengarai masih mencari pengganti dari sejumlah nama menteri yang sebelumnya ditandai oleh KPK karena berpotensi berurusan dengan hukum.
.jpg?w=300&h=221)
