Bisnis.com, JAKARTA -- Di saat Presiden Jokowi Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum mengumumkan susunan kabinetnya, muncul kriteria menteri yang layak untuk dipilih.
Pengamat politik dan hukum tata negara Refly Harun menyatakan calon menteri dalam kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus memiliki beberapa kriteria agar bisa bekerja sama dan diterima masyarakat.
Refly mengatakan pelantikan Jokowi memang mirip dengan Obama di Amerika yang mampu membuat publik terjun langsung untuk mendukungnya. Menurutnya, Jokowi juga ingin memastikan negara hadir dalam pelayanan publik.
"Saya juga sempat jadi penggembira syukuran Jokowi di Monas. Memang pidatonya tidak terlalu bagus karena bukan orator. Namun, kata kunci orasi Jokowi di MPR dan di Monas adalah kerja keras," ujarnya dalam diskusi di Restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).
Namun, menurutnya tantangan utama Jokowi adalah bagaimana dia memilih pembantu-pembantunya.
Menurutnya jika Jokowi bisa memilih menteri yang sesuai dengan ekspektasi publik, maka hal itu sangat bagus.
Kriteria pertama adalah siapapun menteri yang ditunjuk harus loyal kepada Presiden.
"Karena Menteri ujung tombak kebijakan presiden untuk rakyat. Hal ini berbeda dengan pimpinan parpol yang loyalitasnya kepada parpol. Jangan sampai nantinya ketika Menteri disuruh Jokowi untuk all out, tapi malah walk out," jelasnya.
Kedua, menurut Refly, Menteri harus pekerja keras, bukan orang yang ingin hanya menikmati fasilitas sebagai pejabat. Menteri yang tidak berkonflik dengan birokrasinya memang biasanya disenangi, tapi juga minim prestasi.
Ketiga, Refly menilai Menteri harus bersih dari indikasi korupsi, meski dalam imajinasi publik, atau belum diputuskan hukum. Karena menurutnya banyak menteri yang dicurigai nantinya akan mendapat penolakan dari masyarakat. Kalau berstatus tersangka pun harus dihindari.
"Keempat, Menteri harus profesional dan mempunyai passion dalam bidangnya. Bisa saja orang parpol yang berbeda latar belakang menjadi pimpinan suatu kementerian. Namun, pasti kebijakannya akan buruk, jika kurang menguasai," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
