Bisnis.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkeinginan bandar udara (bandara) yang akan dibangun di wilayah setempat mengedepankan konsep muatan lokal berbasis keistimewaan.
Keistimewaan yang dimaksudkan adalah bandara yang secara fisik menonjolkan kekhasan lokal, seperti halnya keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo berharap bandara yang akan dibangun itu nanti bukan sekadar sarana transportasi semata, tetapi juga sebagai sarana ekspos karya sastra, karya seni, budaya, dan sejarah.
"Sehingga, kami akan mencontohkan bagaimana menampilkan DIY dalam miniatur, baik budaya maupun seni di airport. Harapannya, kita membangun bandara yang memiliki karakteristik daerah," katanya.
Untuk mewujudkan keinginan tersebut, pihaknya telah melakukan kunjungan ke Mumbai, India untuk bertemu JVK, salah satu perusahaan atau investor yang akan membantu PT Angkasa Pura membangun bandara di Kulon Progo.
Menurut Hasto, pihaknya bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono ke Mumbai mencari referensi bandara setempat. "Sehingga untuk referensi itu, kami melihat seperti apa bandara yang sudah dibangun JVK di Mumbai, India."
Bupati menegaskan secara fisik bandara yang akan diadopsi dalam pembangunan bandara di Kulon Progo yakni yang menampilkan muatan lokal.
"Ngarso Dalem [Sri Sultan Hamengku Buwono X] mengatakan ada kesamaan bandara di Mumbai, India, dengan bandara yang kami inginkan," kata Hasto.
Dia mengatakan Sultan HB X menilai bahwa bandara di Mumbai menampilkan muatan lokal, seperti keistimewaan kalau di DIY. "Di Mumbai ada bangunan peninggalan sejarah, karya budaya, sastra, dan lokal genius, serta budaya lokal," katanya.
Sementara itu, anggota tim sosialisasi rencana pembangunan bandara dari Pemda DIY Sumadi mengatakan pemerintah daerah menjamim seluruh proses rencana pembangunan bandara yang lokasinya di Kecamatan Temon tersebut, akan mengedepankan transparansi.
"Kalau dalam konsultasi publik pertama masih ada persoalan, maka ada dialog kedua. Kemudian apabila masyarakat keberatan, gubernur akan membentuk tim keberatan," kata Sumadi dalam acara sosialisasi rencana pembangunan bandara itu.
Menurut dia, tim keberatan ini akan mencari akar permasalahan apa yang menjadi alasan keberatan masyarakat yang tidak setuju adanya rencana pembangunan bandara di Kulon Progo.
"Prinsipnya, pembangunan bandara ini bermanfaatkan bagi masyarakat. Izin penetapan lokasi (IPL) gubernur akan diterbitkan apabila persoalan yang berkembang di masyarakat sudah selesai. Pokoknya, Pemda DIY mengakomodir keinginan masyarakat," katanya.
Salah satu warga yang ikut sosialisasi, Dulah asal Desa Palihan, Kulon Progo, mengatakan dirinya sebagai petani akan kehilangan mata pencahariannya jika tanah pertanian yang biasa digarap beralih fungsi menjadi lokasi bandara.
Menanggapi pertanyaan tersebut, tim sosialisasi dari PT Angkasa Pura Faried Indra Nugraha mengatakan masyarakat tidak perlu terlalu khawatir, karena setelah pembangunan bandara selesai, lapangan pekerjaan baru akan tumbuh banyak di daerah setempat. Ini membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, baik pekerjaan kasar sampai pekerjaan kantoran.
"Restoran akan bertambah, transportasi akan bertambah, dan berbagai sarana lainnya juga akan bertambah. Ini membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat. Bahkan untuk merawat taman di kompleks bandara juga membutuhkan tenaga. Pekerjaan merawat taman tidak jauh berbeda dengan merawat tanaman ketika warga bertani," katanya.
Faried mengatakan PT Angkasa Pura juga melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain sudah melakukan training atau pelatihan montir 25 pemuda warga Kecamatan Temon.
"Bahkan sebelum mereka lulus, sudah banyak dipesan beberapa bengkel," katanya.
Selain pelatihan montir, CSR Angkasa Pura I menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo membuat program di posyandu (pos pelayanan terpadu) di Kecamatan Temon.
Aksi Penolakan Ratusan warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal Kabupaten Kulon Progo menggelar aksi penolakan terhadap rencana pembangunan bandara di daerah ini.
Anggota Wahana Tri Tunggal (WTT) Suparman mengatakan pihaknya mempersilakan pemerintah, dalam hal ini PT Angkasa Pura membangun bandara, tetapi jangan menggunakan lahan milik warga di Desa Jangkaran hingga Glagah, Kecamatan Temon.
"Kami tidak ingin membuat keributan atau menghalangi tim sosialisasi yang menyampaikan amanat pemerintah. Namun, masyarakat tidak setuju dengan rencana pembangunan bandara ini," kata Suparman di hadapan tim sosialisasi rencana pembangunan bandara.
Menurut dia, masyarakat sudah makmur dan sejahtera dengan mata pencaharian sebagai petani. Saat ini, hasil pertanian masyarakat sangat menggembirakan.
"Warga tidak akan menerima alasan apa pun dari Angkasa Pura selama pembangunan bandara masih menggunakan lahan milik warga di Desa Jangkaran hingga Glagah, Kecamatan Temon," katanya.
Suparman mengatakan masyarakat merasa diintimidasi dengan adanya sosialisasi rencana pembangunan bandara.
"Masyarakat yang tidak hadir dalam sosialisasi dianggap menyetujui rencana pembangunan bandara," katanya.
Aksi penolakan warga yang tergabung dalam WTT bahkan sempat berunjuk rasa dengan menutup ruas Jalan Daendels di wilayah Kecamatan Temon. Aksi mereka dilakukan saat berlangsung sosialisasi rencana pembangunan bandara di Dusun Kragon I dan Kragon II.
Anggota tim sosialisasi dari Pemda DIY Sumadi mengatakan pemerintah akan mengakomodir seluruh pendapat masyarakat, baik yang setuju adanya rencana pembangunan bandara, maupun yang menolak.
Menurut dia, pendapat maupun keinginan masyarakat itu dimasukkan dalam berita acara laporan sosialisasi.
"Kami akan menginventarisasi pendapat masyarakat. Kami membuka pintu dialog lebar-lebar dengan masyarakat. Sebab, rencana pembangunan bandara ini menerapkan prinsip transparan," katanya.
Sementara itu, Wakapolres Kulon Progo Kompol Akbar Thamrin mengatakan pihaknya menerjunkan 350 anggota Polri dari jajarannya, belum termasuk personel bantuan dari Brimob, dan TNI.
"Di setiap desa, kami tempatkan personel secara penuh selama sosialisasi. Pengamanan ini dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya," kata Akbar.
Kapolda DIY Brigjen Polisi Oerip Soebagyo mengatakan melalui sosialisasi diharapkan bisa dihasilkan pemahaman yang komprehensif di kalangan masyarakat, tidak pemahaman sepotong-sepotong yang dapat menimbulkan isu yang menyesatkan.
Mengenai unjuk rasa warga yang menolak rencana pembangunan bandara di Kulon Progo, menurut Oerip unjuk rasa diperbolehkan, karena diatur oleh undang-undang.
"Namun, kami berharap apabila ada yang berunjuk rasa, hendaknya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak berbuat anarkis," katanya.
Pendataan warga Anggota tim persiapan pembangunan bandara yang juga Kepala Biro Tata Pemerintahan DIY Haryanto mengatakan pihaknya akan mendata kembali warga masyarakat yang daerahnya terkena dampak pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo.
"Pada Jumat (3/10) nanti kami akan melakukan pendataan. Setelah selesai, kami akan melakukan konsultasi publik bagi warga yang tanahnya terkena dampak pembangunan bandara," katanya.
Saat konsultasi publik, ia meminta seluruh warga hadir, karena dapat menyampaikan aspirasinya, baik alasan mereka yang setuju, maupun alasan yang menolak.
"Harapan masyarakat terkait rencana pembangunan bandara ini juga bisa disampaikan dalam kesempatan tersebut. Misalnya, minta ganti rugi berapa? Akan menjadi persoalan apabila tidak hadir," katanya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kulon Progo Triyono berharap semua warga masyarakat bisa memahami dan mengerti bahwa bandara dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dan masyarakat pada umumnya. "Pembangunan bandara ini merupakan program negara, pemerintah, dan program untuk kepentingan publik," kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulon Progo Muhammad Fadhil mengatakan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara sangat transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.
"Transparansi pengadaan tanah untuk pembangunan bandara tidak hanya di DIY, tetapi berlaku di seluruh wilayah Indonesia," katanya.
