Bisnis.com, SEMARANG — Harapan agar kabinet Jokowi-JK disusun secara ramping mengemuka dari Semarang, Jawa Tengah.
Ikatan Alumni Universitas Diponegoro Semarang mengusulkan pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla melakukan perampingan kabinet mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan efektif dan efisien.
Ketua IKA Undip Maryono dalam Rakernas di Semarang 10-12 September menilai perlunya menyoroti permasalahan struktural bangsa dan secara sadar memberikan alternatif solusi kepada presiden terpilih, Joko Widodo dan jajarannya.
“Kami menyadari lembaga di pemerintahan sekarang banyak yang tumpang tindih dan koordinasi antarlembaga kurang efektif, kewenangan antara lembaga kurang fokus sehingga tidak bisa mengikuti pertumbuhan ekonomi,” jelasnya, Kamis (11/9/2014).
Rangkaian Rakernas juga disertai pembahasan internal alumni akan mendalami praktik tata kelola pemerintahan saat ini yang dinilai kurang koordinasi dalam kewenangannya.
Maryono mangatakan praktik tata kelola itu ikut menunda peningkatan potensi pertumbuhan bangsa. Sementara permasalahan struktural hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan struktural.
Soal perampingan kabinet, IKA Undip mengusulkan pembentukan Kementerian Maritim dan Transformasi, membentuk super holding sebagai pengganti peran Kementerian BUMN.
Rakernas Ika Undip 2014 dihadiri alumni dari berbagai kalangan birokarat, eksekutif, politikus, ahli hukum, ekonom dan tokoh masyarakat yang melakukan kajian serta pendalaman materi sektoral hingga mengambil keputusan untuk rekomendasi.
“Kajian akan melihat seperti apa bentuk rekomendasi, secara kelembagaan bagaimana bisa membuat perbaikan sesuai dengan porsinya.Siapa tahu hasil kajian dan diskusi menjadi referensi untuk pemerintahan baru,” lanjutnya.
Lebih lanjut disampaikan, pengembangan kualitas SDM perlu didorong sehingga kualitasnya tidak tertinggal dengan negara terdekat setidaknya Asia Tenggara.
“Sejauh ini masih bertumpu pada pendidikan umum, dan pendidikan khusus keterampilan serta standarisasi jauh ketinggalan. Ini perlu pengembangan dan perubahan rancangan sistem.”
Rektor Undip Sudharto P Hadi dalam seminar Transformasi Kelembagaan Pemerintah Untuk Optimalisasi Sumber Daya Indonesia memberikan masukan perlunya pembentukan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
“Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dan koordinasi antarkomponen yang selama ini menjadi masalah tersendiri.Masalah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup selalu menimbulkan persoalan karena adanya regulasi yang berbenturan,” ujarnya.
Secara umum IKA Undip merekomendasikan kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan transformasi kelembagaan pemerintah didasari kultur hukum Pancasila sebagai awal revolusi mental.
Transformasi itu perlu didukung tiga kebijakan mencakup penataan, pembentukan, penggabungan serta pemisahan kementerian negara dari yang saat ini 34 kementerian menjadi 27 kementerian.
Kemudian, pembentukan super holding untuk menggantikan fungsi Kementerian BUMN, dan terakhir pembentukan Kementerian Maritim untuk merespons permasalahan wilayah laut Indonesia.
Sedianya seminar nasional dibuka khusus oleh presiden terpilih namun urung karena Jokowi tidak bisa menghadiri acara ini.
