Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

JOKOWI VS PRABOWO: Rekonsiliasi, Tak Perlu Dipaksakan

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie mengatakan rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak perlu dipaksakan.
Ismail Fahmi
Ismail Fahmi - Bisnis.com 31 Agustus 2014  |  14:21 WIB
Jokowi dan Prabowo - Bisnis
Jokowi dan Prabowo - Bisnis

Bisnis.com, DEPOK--Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie mengatakan rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak perlu dipaksakan.

"Biar saja berjalan secara alami, karena capres dua pasangan baru pertama kali dilakukan," kata Jimly dalam acara sarasehan ulama dan cendekiawan, di Pondok Pesantren Al-Hikam 2 di Depok, Sabtu (30/8/2014) malam.

Menurutnya, dengan dua pasang calon ini menjadi pengalaman pertama dan mungkin terakhir bagi Indonesia, karena pada  2019 Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden akan dilaksanakan secara serentak.

Jimly menyebutkan  ada baiknya nanti kalau pembelahan dua kekuatan politik bisa dilanggengkan, karena akan membangun tradisi dua kubu dengan parpol pendukungya masing-masing.

"Masyarakat sudah lama terbiasa dengan pluralisme sehingga tak peru dikhawatirkan," paparnya seperti dikutip Antara.

Sementara itu mengenai langkah kubu capres Prabowo Subianto yang akan melanjutkan tuntutan ke Mahkamah Agung (MA), hanya sebagai proses mencari keadilan.

"Ini merupakan alat untuk meredam kemarahan dan kekecewaan,"  ujar Jimly.

Ia menambahkan  ada manfaat lain dalam tuntutan yang diajukan yakni untuk memelihara soliditas dan kekuatan bersama dalam Koalisi Merah Putih.

"Ini penting dilakukan sebagai pengimbang di parlemen nantinya," katanya.

Jimly menegaskan bahwa seluruh keputusan atau sengketa sudah final di Mahkamah Konstitusi (MK), tak ada kekuatan hukum yang lain lagi.

GAGALKAN PELANTIKAN

Seperti diberikan Bisnis,  aktivis Sri Bintang Pamungkas secara terang-terangan  menyatakan akan menggagalkan pelantikan presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Dalam waktu dekat kami akan kumpulkan puluhan ribu rakyat untuk menduduki MPR,"  paparnya.

Mantan Ketua Partai Uni Demokrasi Indonesia itu mengatakan Indonesia tidak pantas dipimpin oleh Jokowi-JK yang dianggap sebagai boneka dan antek asing.

Dia bersama beberapa ormas telah membentuk Front Rakyat Menolak Hasil Pemilu 2014 sebagai bentuk penolakan atas kemenangan Jokowi-JK.

Aksi massa yang segera dilakukan, katanya, akan digelar untuk kali pertama di Bunderan HI. Setelah itu, lanjut Bintang, pihaknya akan mendatangi MPR untuk menurunkan Jokowi-JK.

BACA JUGA:

o KABINET JOKOWI-JK: Pengamat Prediksi Demokrat, PAN, PPP, Golkar Segera Merapat

Tanpa PKB Jokowi-JK Sulit Menangkan Pilpres? Ini Tanggapan Politisi PDI-P

KABINET JOKOWI-JK: Jumlah Menteri Tidak Lebih dari 34 orang

KETUM GERINDRA: Prabowo Segera Rundingkan Pengganti Suhardi

PILPRES 2014: Ical Tegaskan Koalisi Merah Putih Bukan Untuk Menangkan Prabowo-Hatta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jokowi capres 2014
Editor : Ismail Fahmi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top