Bisnis.com, JAKARTA Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan presiden terpilih Joko Widodo, Rabu (27/8/2014) dinilai sebagai langkah awal yang bagus dalam masa transisi pemerintahan saat ini karena akan ada transfer pandangan yang bisa dilakukan untuk pemilihan kebijakan ke depan.
Ekonom Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono mengatakan momentum tersebut sangat tepat karena ada keterbukaan dari pemerintahan SBY yang notabene sedang merancang arah dan postur RAPBN 2015 untuk pemerintahan Jokowi nantinya
"Payungnya sudah ada, jadi nanti program dan kebijakan strategis yang menjadi prioritas Jokowi akan mendapat jalan mulus pada level pembahasan dengan DPR," ujarnya.
Dengan diketahuinya beberapa program dan kebijakan strategis Jokowi seperti Indonesia Pintar, pemerintahan SBY bisa melakukan usulan perubahan saat ada pembahasan RAPBN selain ada pandangan dari beberapa fraksi pendukung presiden terpilih.
Seperti diketahui, rapat pembahasan RAPBN 2015 kemarin pun ditunda karena Badan Anggaran DPR meminta untuk menunggu hasil pertemuan di Bali tersebut. Padahal, rapat yang dijadwalkan itu semula akan membahas pokok-pokok kebijakan fiskal dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2015.
Namun demikian, Tony tetap berharap ada kesepakatan terkait pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kenaikan harga BBM bersifat mendesak karena jika mengandalkan pemerintahan baru, waktu paling cepat untuk mengeksekusi langkah tersebut pada Maret 2015 saat inflasi diperkirakan masih rendah.
Lebih baik saat terakhir pemerintahan SBY jadi ada pemberian ruang fiskal pada pemerintahan baru nantinya. Nanti saat pengumuman kenaikan [BBM], SBY didampingi Jokowi, itu lebih baik, tutur dia.
Menurutnya, dengan adanya penjagaan BBM saat ini yang sempat menimbulkan kelangkaan, sudah dapat mengedukasi masyarakat. Masyarakat akan lebih memilih kenaikan harga BBM, misalnya Rp2000 dari pada harus antre panjang atau bahkan tidak dapat jatah sama sekali.
