Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Rencana Menyatukan KKP & Kementan Langkah Mundur

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai rencana Jokowi menggabungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan adalah kemunduran.
Giras Pasopati
Giras Pasopati - Bisnis.com 22 Agustus 2014  |  20:11 WIB
Rencana Menyatukan KKP & Kementan Langkah Mundur
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - JIBI

Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai rencana Jokowi menggabungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan adalah kemunduran.

Sekretaris Jenderal KIARA mengatakan rencana penggabungan kedua kementerian tersebut bertentangan dengan visi-misi jokowi selama ini yang sangat mengedepankan visi pembangunan sumber daya kelautan.

Merujuk kepada UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka Kementerian kelautan, dan perikanan merupakan kementerian urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya telah disebutkan dalam UUD 1945,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/8/2014).

Menurutnya Presiden tidak dapat langsung membubarkan KKP, tetapi harus mendapatkan pertimbangan dari DPR. Presiden dapat menjadikan Kementerian Kedaulatan Pangan, sebagai kementerian koordinasi terkait dengan kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian khususnya di bidang pangan.

“Penggabungan kementerian dapat dilakukan tidak hanya dengan mempertimbangkan aspek efisiensi anggaran, melainkan harus berukuran pada seberapa besar potensi yang akan dikelola dan jalur koordinasi dengan pimpinan nasional,” bebernya.

Dia mencontohkan, di Norwegia, misalnya, melihat potensi perikanan (keempat terbesar di dunia) dan perdagangan yang besar, urusan perikanan digabung menjadi Kementerian Perdagangan, Industri dan Perikanan.

Dengan kementerian ini, pimpinan nasional bisa fokus dan tidak kesulitan berkoordinasi terkait perikanan. Jika Jokowi memaksa penggabungan tersebut, akan lebih buruk ketimbang Orde Baru, bebernya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jokowi capres 2014
Editor : Martin Sihombing

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top