Bisnis.com, JAKARTA – Seluruh pimpinan lembaga Negara sepakat untuk bersama-sama mengawal, mengawasi, dan membantu mengamankan suara rakyat dalam proses penghitungan suara Pilpres 2014.
Hal itu merupakan salah satu kesimpulan hasil pertemuan para pimpinan lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (18/7). Tema yang diusung adalah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara Adil dan Bermartabat.
“Agar suara rakyat benar-benar terjaga kemurnannya, sejak pemungutan suara pada 9 Juli yang lalu hingga penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden nanti,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dalam joint press statement di MK, Jumat (18/7/2014) malam.
Harapannya, lanjutnya, hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang baru saja berlangsung dapat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia.
“Dengan demikian, kita dapat berharap suksesi kepemimpinan nasional berlangsung dengan aman dan damai sampai dengan terbentuknya pemerintahan baru,” ujar Hamdan.
Dia menyebutkan simpul kritis Pilpres 2014 saat ini berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ke depan, lanjutnya, simpul kritis tersebut bisa jadi berpindah juga ke tangan Mahkamah Konstitusi – apabila ada gugatan sengketa hasil Pilpres.
“Oleh karena itu, Pimpinan Lembaga Negara berkomitmen menjaga independensi KPU dalam menetapkan hasil Pemilu. Jika nanti ada sengketa ke MK, maka pimpinan lembaga Negara sepakat untuj juga menjaga independensi dan imparsialitas MK dalam memutus dan mengadili sengketa tersebut,” katanya.
Dia menegaskan komitmen para pimpinan lembaga Negara untuk memastikan tidak ada intervensi dan tekanan kepada MK dalam bentuk dan cara apapun.
Petang ini, para pimpinan lembaga tinggi negara sore berkumpul di Mahkamah Konstitusi untuk melakukan konsolidasi terkait pelaksanaan dan penuntasan proses Pilpres 2014. Mereka bertemu untuk mengantisipasi potensi bentrok antar pendukung calon presiden (capres) menjelang dan sesudah pengumuman penghitungan suara resmi oleh KPU.
Pimpinan lembaga Negara yang hadir antara lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri, Ketua KPU Husni Kamal Manik, dan Ketua Bawaslu Muhammad.
