Bisnis.com, PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengingatkan masyarakat di daerah itu untuk tidak anarkis dalam mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumatera Barat (Sumbar) Ali Asmar menegaskan tindakan anarkis sangat tidak sesuai dengan budaya Minangkabau.
"Masyarakat diharapkan tidak terpancing emosi. Jangan sampai berbuat anarkis atau perilaku sejenisnya, karena itu bukan budaya di daerah ini," katanya, seperti dikutip Antara, Minggu (13/7/2014).
Masyarakat Sumbar, katanya, menjunjung sikap demokratis dalam menanggapi permasalahan yang muncul, apalagi setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan kepala dingin.
"Jangan melupakan kebiasaan baik yang telah lama ada. Jika ada masalah diskusikan untuk mencari solusi, biasa disebut dengan 'duduak basamo'," katanya.
Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak termakan isu-isu tentang siapa yang akan menjadi presiden karena sesuai dengan undang-undang, yang berhak menyatakan siapa yang akan menjadi presiden Republik Indonesia (RI), adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tunggu hingga tanggal 22 Juli 2014 setelah dilakukan seluruh penghitungan suara secara manual. Yang memperoleh suara terbanyak, itulah presiden," katanya.
Dia juga tidak menyalahkan jika ada masyarakat yang memiliki harapan besar agar pasangan capres-cawapres yang didukung menjadi presiden.
Hanya saja, lanjutnya, masyarakat diminta untuk mengingat jika presiden itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik perorangan, ataupun golongan tertentu.
"Siapapun yang menjadi presiden nanti, harus didukung. Karena pada kenyataannya, presiden itulah yang mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat," katanya.