Bisnis.com, JAKARTA--Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menuding Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul telah berbohong soal keputusannya mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mendapat restu dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan bahwa SBY selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara tidak dapat serta merta dapat ditemui oleh setiap orang.
"Alangkah janggalnya pengakuannya itu yang mengataka dia setiap saat bisa bertemu dengan Pak SBY, sebab SBY ini tokoh penting yang tidak bisa ditemui sembarang orang," kata Max dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/6).
Dia juga mengaku menyesali sikap Ruhut karena dinilai seringkali melakukan tindakan yang berseberangan dengan keputusan Partai Demokrat.
"Ini persoalan menyangkut realitas partai dan menimbulkan kesan bahwa Demokrat tidak kompak," ujarnya.
Menurutnya, pernyataan Ruhut yang mengaku telah mengantongi restu dari SBY itu bisa dimaknai negatif, sebab SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat bisa dianggap tidak konsisten dengan pernyatannya.
"Padahal berdasarkan hasil Rapimnas Partai Demokrat itu netral, tetapi kalau Pak SBY disebut-sebut merestui Ruhut mendukung Jokowi ini bisa dimaknai Pak SBY condong ke kubu capres tertentu," jelasnya.
Lebih lanjut, Max mengungkapkan, Fraksi Partai Demokrat akan melaporkan persoalan ini ke Dewan Kehormatan.
"Biarkan nanti Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang ambil tindakan, apakah persoalan ini akan dimasak atau dibiarkan basi," paparnya.
Sebelumnya, Ruhut mengungkapkan bahwa malam ini dia akan mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi-JK. Dia juga mengaku keputusannya itu telah diketahui dan direstui oleh SBY.
Dia menjelaskan alasannya mendukung Jokowi-JK disebabkan Jokowi-JK memiliki tagline Indonesia Hebat yang bermakna positif dengan program-program pemerintahan SBY selama 10 tahun ini. Sedangkan tagline pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yaitu Indonesia Bangkit dinilai memiliki makna negatif terhadap program pemerintahan SBY.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
