Bisnis.com, BANGKOK – Pemerintahan Thailand secara resmi akan dipimpin oleh Kepala Tentara Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha pada hari ini, Jumat (23/5/2014), sehari setelah militer mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tak berdarah guna mengakhiri kerusuhan yang telah berlangsung selama enam bulan.
Prayuth melakukan kudeta setelah kelompok yang bertikai menolak menghentikan perebutan kekuasaan antara mereka yang setia kepada pemerintah yang berkuasa dan politisi terkenal, sehingga menyebabkan kekhawatiran terjadinya kekerasan serta kerusakan ekonomi Thailand.
Tentara telah menahan sejumlah politisi dari kedua belah pihak saat Prayuth mengumumkan pengambil-alihan kekuasaan setelah perundingan yang dipimpinnya tidak berjalan.
Pihak militer dikabarkan menyensor pemberitaan oleh media, membubarkan unjukrasa, dan menerapkan jam malam dari pukul 10 malam—5 pagi waktu setempat.
Selanjutnya, militer memanggil Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan 22 orang dari pihaknya termasuk anggota keluarga yang berpengaruh dan para menteri dalam pemerintahannya, untuk mengadakan rapat di kantor militer, pada Jumat pagi ini.
Yingluck adalah adik perempuan dari Thaksin Shinawatra, konglomerat bidang telekomunikasi yang juga mantan perdana menteri yang mendapat banyak dukungan dari kaum miskin tetapi kemudian dituduh melakukan korupsi dan nepotisme.
Yingluck dipaksa mundur sebagai perdana menteri oleh pengadilan dua pekan lalu, dan meskipun pemerintah sementaranya digempur aksi protes selama enam bulan, tetap memegang kekuasaan.
Rapat bersama Yingluck akan menegaskan peran Prayuth yang berusaha mengendalikan negaranya untuk keluar dari krisis dan menangkis kecaman internasional mengenai peran tiba-tiba militer.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan "tidak ada pembenaran suatu kudeta" yang akan memberikan "dampak buruk" untuk relasi terutama dengan pihak militer.
“Tahap selanjutnya bagi Thailand adalah untuk menyertakan pemilu dini yang mencerminkan seluruh kehendak rakyat," kata Kerry.
Kerry juga menyerukan pembebasan para tahanan politik di negeri tersebut. Kecaman juga datang dari Perancis, Uni Eropa, dan kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa.
Jepang mengatakan bahwa kudeta itu sangat disesalkan, sedangkan Australia mengatakan sangat prihatin atas kondisi tersebut. (Antara/Reuters)
