Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) membatalkan lelang pekerjaan konstruksi penyediaan rumah susun di beberapa wilayah oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun anggaran 2013. Pasalnya, lelang tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.54 tahun 2010 Pasal 24 Ayat (2) dan imbauan Meneg BUMN Dahlan Iskan kepada perusahaan milik pemerintah.
Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Karumpa meminta Kemenpera meninjau ulang dan membatalkan lelang tersebut. Semestinya lelang itu mengacu pada Perpres di atas. Sebelumnya, Gapensi telah mengajukan gugatan atas lima pengumuan lelang pengadaan di Kemenpera melalui website LPSE 1pse.kemenpera.go.id. Lelang tersebut yakni pengumuman tertanggal 13 Juni-19 Juni 2013.
Andi menjelaskan lagi, pada era sebelumnya, anggota UKM Gapensi mendapat peluang mengerjakan berbagai proyek pengerjaan yang tersebar diberbagai daerah sebab berbagai proyek tersebut terbagi dalam proyek-proyek bernilai di bawah Rp25 miliar.
Hal ini yang membuat 50.000 UKM konstruksi secara administratif siap bersaing dalam berbagai proyek tersebut. Oleh karena itu, Gapensi berharap pemerintah memperhatikan pelaku-pelaku UKM di berbagai daerah. Dalam lelang itu, Kemenpera menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.
Penyatuan tersebut yakni pembangunan rusunawa wilayah I dan II dengan nilai harga perkiraan sementara (HPS) masing-masing Rp44,69 miliar dan Rp 98,51 miliar. Kemudian penyatuan Rusunawa Wilayah III dan IV dengan HPS-nya masing-masing sebesar Rp53,71 miliar dan Rp72,82 miliar.
Tak hanya tahun lalu, pada tahun ini, Kemenpera kembali menyatukan lelang itu. Padahal, pihak Kemenpera sudah berjanji tak akan menyatukan lelang-lelang rusunawa tahun anggaran 2014.
Andi Rukman mengatakan kalau semua proyek pengerjaan konstruksi disatukan untuk tahun anggaran 2014, akumulasinya sebesar sekitar Rp 1,3 triliun. Nah, kemudian beberapa wilayah/lokasi disatukan lagi dalam pembagian wilayah satu sampai dengan empat. Tiap wilayah ini terdiri dari beberapa propinsi.
Penyatuan ini jelas-jelas akan menutup peluang bagi sekitar 50.000 UKM konstruksi dari daerah untuk ikut berpartisipasi dalam lelang sebab HPS proyek yang dilelang di atas Rp100 miliar bahkan sampai Rp337 miliar. Ini juga harus ditinjau ulang.
Andi memaparkan, keempat wilayah tersebut masing-masing wilayah I (Sumatra, DKI Jakarta) senilai Rp436.7 miliar, wilayah II (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta) Rp510.77 miliar, Wilayah III (Jawa Timur, Bali, dan NTT) Rp201,7 miliar, dan Wilayah IV (Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua) Rp 216,1 miliar.
Andi mengatakan lagi, penyatuhan tersebut tidak sesuai dengan napas Pasal 24 Ayat (2) Perpres No.54 Tahun 2010 yang memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi. Saat ini, sebanyak 50.000 pelaku UKM Kon struksi bergabung dalam wadah Gapensi yang ter sebar di semua daerah. Oleh karena itu, Gapensi meminta pemerintah berpihak kepada pelaku UKM.
Pengirim:
Rizal Calvary
Media Relation Gapensi
