Bisnis.com, JAKARTA – Nahdlatul Ulama (NU) telah membuktikan kesetiaannya kepada NKRI, bahkan ketika dalam kondisi ditekan penguasa, kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam Harlah ke-91 NU di Jakarta, Jumat (16/5/2014) malam.
Di masa pemerintahan Orde Baru, kata Said Aqil, NU mengalami tekanan berat di semua sektor, termasuk dalam pelaksanaan dakwah.
Padahal, menurut dia, NU turut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta turut menjaga negara dari tindakan makar yang mengancam keutuhan NKRI.
"Tapi satu yang harus dicatat, di tengah kondisi tekanan hebat dan digiring untuk melakukan tindakan makar, kiai-kiai tidak terpancing dengan terus menyuarakan kesetiaan kepada negara," katanya.
Bahkan, lanjut Said Aqil, kesetiaan NU kepada negara terus bertambah, salah satunya terwujud dalam keikutsertaan mendorong terjadinya reformasi.
"Sekarang ini, alhamdulillah, NU sedikit membaik. NU berperan besar dalam menjaga keutuhan Indonesia, negara yang sangat majemuk. Bahkan kalau boleh berbangga, Islam Timur Tengah harus belajar kepada NU," tandasnya disambut tepuk tangan meriah tamu undangan.
Dengan catatan panjang pahit getir di dalamnya, NU mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersama menjaga keutuhan NKRI. NU juga mengajak meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya laten, di antaranya indikasi kembali tumbuhnya komunisme, yang apabila dibiarkan bisa mengancam negara.
"Indonesia adalah milik kita, umat Islam dan penganut agama-agama lain. Kita harus terus mempertahankannya, karena dengan memiliki Tanah Air kita bisa berjuang mengamalkan dan melanggengkan akidah," katanya.
Secara terpisah, menyinggung Pemilu Presiden 2014, Wakil Ketua Umum PBNU Asad Said Ali menyebutkan PBNU tidak akan mengarahkan warganya kepada pasangan capres-cawapres tertentu.
Namun, PBNU memiliki kriteria calon pemimpin yang bisa dijadikan pertimbangan bagi warganya sebelum memilih, yakni dekat dengan rakyat, benar-benar bersih dan tidak pernah melakukan kesalahan besar di masa lalu, serta tidak pernah melakukan kezaliman kepada warga NU di masa silam.
"PBNU sudah menjelaskan kriteria. Itu sudah cukup. Dan memang pilihan warga tetap tidak bisa dipaksakan," katanya.
