Bisnis.com, PALEMBANG–Pemprov Sumsel akan menyebar tenaga kerja sosial di setiap kecamatan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan raskin baik dari sisi distribusi maupun pemanfaataannya.
Tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) itu akan mengembang tugas mengawasi penyaluran raskin dari titik distribusi sampai ke end user, yaitu rumah tangga sasaran (RTS).
Kepala Dinas Sosial Sumsel Apriyadi mengatakan jumlah TKSK yang akan disebar pihaknya sebanyak 331 petugas atau sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di provinsi itu sebanyak 331 kecamatan.
“Sekarang ini program raskin dalam proses pembenahan, mulai dari sistem, pengolahan dan pengawasannya. Nantinya akan ada satu petugas per kecamatan untuk mengawasi penyalurannya,” katanya, Selasa (6/5/2014).
Terkait pola kerja dari tim dalam melakukan pengawasan, Apriyadi memastikan TKSK tidak akan melakukan penindakan atas masalah yang mungkin ditemukan oleh petugas di lapangan.
“Kalau ditemukan masalah, nanti mereka akan melaporkan kepada kami dan kami yang akan menindak dengan berkoordinasi bersama pihak berwenang,” ujarnya.
Menurut Apriyadi, langkah menurunkan petugas di lapangan itu tidak akan bertabrakan dengan langkah Perum Bulog yang bertindak sebagai penyalur.
Dia mengatakan tanggung jawab yang diembang pemerintah daerah dan Bulog berbeda di mana pihaknya akan mengurus penyaluran dari titik distribusi ke RTS.
“Sementara Bulog bertanggung jawab untuk mengawasi penyaluran dari gudang mereka ke titik distribusi,” katanya.
Sementara itu, Bambang Napitupulu selaku kepala Perum Bulog Divre 3 Sumsel menambahkan, besaran alokasi raskin tahun ini masih dengan tahun sebelumnya, yaitu 6.293.685 kilogram per bulan atau sebesar 75.524.220 kilogram dalam setahun yang dibagikan pada 419.579 RTS.
Dia menambahkan, dua kabupaten baru di Sumsel, yaitu Kabupaten PALI dan Muratara juga sudah mendapat alokasi raskin.
Besarannya, Kabupaten Pali dan Muratara sudah mendapatkan alokasi 10.012 RTS dan 11.198 RTS.
“Adapun daerah penerima raskinnya terbanyak berada di Palembang yang mencapai 72.178 RTS. Sedangkan yang terendah adalah Pagaralam dengan 5.486 RTS,” ujarnya.
Sebelumnya Wagub Sumsel, Ishak Mekki meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota sudah dapat melaksanakan Program Raskin 2014 tanpa adanya hambatan.
“Kami imbau secepatnya Surat Permintaan Alokasi (SPA) penerima raskin tersebut diterbitkan, agar masyarakat berpenghasilan rendah segera menerima distribusi tersebut,” katanya.
