Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Fiskal Seret, Australia Disarankan Jual Aset

Komisi Audit Nasional Australia merekomendasikan pemerintah untuk segera memprivatisasi aset negara, termasuk perusahaan rel kereta api dan pos, serta memangkas belanja sosial guna mengontrol utang publik.
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 01 Mei 2014  |  16:24 WIB
Perdana Menteri Australia Tony Abbot  - bisnis.com
Perdana Menteri Australia Tony Abbot - bisnis.com

Bisnis.com, CANBERRA—Komisi Audit Nasional Australia merekomendasikan pemerintah untuk segera memprivatisasi aset negara, termasuk perusahaan rel kereta api dan pos, serta memangkas belanja sosial guna mengontrol utang publik.

Laporan tersebut mengemukakan Australian Rail Track Corp. dan Australian Postal Corp. adalah 2 di antara 10 perusahaan yang harus dijual. Penjualan aset pemerintah tersebut diperkirakan mampu menghemat 70 miliar dollar Australia (US$65 miliar) selama 1 tahun.

Tidak hanya itu, Komisi Audit Nasional juga menyarankan untuk menaikkan usia pensiun pembayaran untuk kunjungan dokter, dan pemangkasan jumlah badan pemerintahan.

“Australia tengah menghadapi ujian fiskal serius. Situasi saat ini jauh lebih lemah dibandingkan kondisi sebelumnya, apalagi  porsi belanja pemerintah selalu meningkat signifikan,” ungkap laporan yang dirilis di Canberra, Kamis (1/5/2014).  

Akibatnya, Australia harus bersiap untuk menghadapi defisit fiskal sebanyak 123 miliar dollar Australia selama 4 tahun hingga 2017.

Seperti diketahui, sejumlah perusahaan pertambangan Australia menunda proyek menyusul belum pulihnya permintaan domestik. Untuk itu, bank sentral Australia mempertahankan suku bunga di level rendah untuk memacu konsumsi.

Pada dekade mendatang, tambah laporan tersebut, Australia harus mengadopsi regulasi fiskal baru, termasuk mencapai surplus hingga 1% dari total produk domestik bruto (PDB). Regulasi baru itu juga mengharuskan pemerintah terus mengurangi utang dan menjaga penerimaan pajak di bawah 24% dari PDB.     

Sementara itu, Craig James, ekonom senior Commonwealth Bank of Australia mengatakan pemerintah tidak harus berupaya terlalu keras atau terlalu cepat dalam menanggapi isu fiskal tersebut.

Menurutnya, ekonomi Australia secara perlahan mulai kembali ke level semula. Tetapi, dirinya setuju jika efisiensi anggaran difokuskan terhadap belanja sosial dan pelayanan publik.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan langkah penghematan dengan mengurangi jumlah pegawai negeri sekitar 12.000 posisi dan mengurangi subsidi terhadap produsen otomotif. Tetapi, tetap saja utang Australia diperkirakan mencapai puncaknya yaitu 16,2% terhadap PDB pada pertengahan 2019 jika tidak ada kebijakan signifikan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ekonomi australia

Sumber : Bloomberg

Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top