Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden PDI-Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dinilai sulit dilepaskan dari bayang-bayang Megawati Soekarnoputri.
"Sudah banyak sekali buktinya, termasuk dalam isu penghapusan sistem outsourcing (kerja kontrak)," ujar pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara.
Apalagi sekarang Jokowi dan PDI-P memperoleh banyak dukungan dari pengusaha-pengusaha besar yang pro pada sistem kontrak kerja.
Sistem kontrak kerja atau yang lebih dikenal outsourcing bagi buruh lahir saat Megawati Soekarnoputri menjalankan roda pemerintahan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Beberapa saat ketika Jokowi deklarasikan pencapresannya, didahului pertemuan dengan para pengusaha. Publik harus paham bahwa memilih Jokowi sama dengan memilih Megawati. Yang berbeda hanya wujudnya saja," ujarnya.
Menurut dia, PDI-P dikenal sebagai partai nasionalis. Namun, pada zaman Megawati jadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) justru mempunyai kebijakan yang tidak nasionalis.
"Misalnya Mega menjual Indosat saat itu. Harusnya Jokowi sebagai kader PDI-P yang dikenal partai wong cilik, lebih pro kepada nasib kaum buruh," tegasnya. (ant/yus)
