Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah dinilai gagal meningkatkan kesejahteraan buruh sehingga wajar bila setiap tahun para buruh menggelar aksi besar-besaran setiap Mei.
Anggota Komisi IX DPR Indra menilai pemerintah gagal dan lalai memenuhi amanah konstitusi, UU, dan peraturan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan buruh.
Dia juga menganggap penegakan hukum atas pemenuhan hak dasar buruh selama ini pun sangat lemah.
"Dengan embel-embel ramah investasi, pemerintah sering berselingkuh dengan para pengusaha dan kapitalis yang pada akhirnya kerapkali mengabaikan pemenuhan hak-hak buruh seperti telah diatur dalam UU," katanya Rabu (30/4/2014).
Berbagai tuntutan yang sudah diwacanakan dalam beberapa hari ini oleh brbagai organisasi buruh merupakan realitas atas keprihatinan kondisi perburuhan Indonesia.
Sekaligus merupakan refleksi kegagalan atau kelalaian pemerintah dalam menjamin hak-hak buruh seperti dalam peraturan perundang-undangan.
Tuntutan buruh Indonesia pada May Day besok diantaranya peningkatan kesejahteraan, kerja layak, upah layak, penghapusan perbudakan modern dalam bentuk praktik outsourcing dan kerja kontrak yang menyimpang, jaminan kebesan berserikat, tolak PHK sepihak, dan social security.
"Kesemua poin-poin tuntutan tersebut memang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan menjamin hak dasar buruh seperti yang diatur dalam UUD 1945 UU No.13/2003, UU No.21/2000, dan berbagai praturan pelaksana lainnya," sambungnya.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini berpendapan momentum May Day tahun ini cukup istimewa, lantaran jatuh di tahun transisi keperintah.
Dia berharap Presiden SBY memberikan kenangan akhir masa jabatan dengan bentuk memanuhi berbagai tuntutan buruh tersebut.
"Sedangkan untuk para capres yang akan bertarung dalam Pilpres 2014 ini, mereka harus meyakinkan dan berkomitmen kepada kaum buruh bahwa kalau terpilih nanti akan memenuhi tuntutan kaum buruh dan menjamin terpenuhinya hak-hak buruh," tutup Indra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
