Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali atau SDA memastikan akan menyelesaikan perselisihan di internal partai berlambang Ka'bah itu melalui islah.
"Berdasarkan hasil rapat pleno, kami sepakat untuk mengutamakan islah dalam menyelesaikan kekisruhan di internal PPP," kata SDA dalam jumpa pers di Kantor DPP PPP Pusat, Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Berdasarkan hasil keputusan rapat pleno, jajaran pengurus DPP PPP juga telah menerima pertanggungjawaban dan langkah-langkah politik yang dilakukan SDA selaku Ketua Umum selama masa kampanye dan setelah masa kampanye.
SDA yang menjabat sebagai Menteri Agama ini mengungkapkan pihaknya juga siap melakukan islah dengan pihak-pihak yang berselisih, yaitu dengan kubu Sekjen DPP PPP Rohmarrurmurzy (Romy).
"Tadi Pak Romy juga menyatakan bersedia berislah dengan sejumlah persyaratan, dan saya siap menjalankan sejumlah persyaratan tersebut," ujarnya.
Persyaratan untuk berislah tersebut antara lain SDA selaku Ketua Umum harus mengadakan pertemuan dengan 4 Wakil Ketua Umum DPP PPP yaitu Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi, Hasrul Azwar, dan Lukman Hakim Saifuddin.
Selain itu, Ketua Majelis Syariah K.H. Maemun Zuber, Ketua Majelis Pakar dan Majelis Pertimbangan juga akan menghadiri acara islah tersebut.
"Saya berharap upaya islah ini dapat menuntaskan segala persoalan dan PPP bisa kembali fokus dalam mengawal penghitungan suara pileg dan mengawal pilpres," ucapnya.
SDA menyebutkan dalam pertemuan islah tersebut akan dibahas persoalan-persoalan yang selama ini dianggap menjadi penyebab perselisihan di internal partai, seperti kasus pemecatan, serta sikap PPP mengenai wacana koalisi dengan Partai Gerindra dan dukungan terhadap pencapresan Prabowo Subianto.
Adapun, Ketua Majelis Syariah Maemun Zuber menyampaikan keprihatinannya atas perselisihan yang terjadi di tubuh PPP karena dianggap tidak mencerminkan cita-cita kader partai yang berasaskan Islam.
"Para fungsionaris sejatinya adalah etalase partai, perilaku yang mereka tampilkan berpengaruh negatif terhadap citra dan mawah partai, semua harus kembali kepada pedoman partai," kata Maimun.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan fatwa selaku Ketua Majelis Syariah DPP PPP.
Pertama, Kewajiban Islah (damai) antara kubu bertikai, utamanya antara Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen Rohmarrumurzy.
Kedua, Islah berarti kembali kepada asal semula bahwa SDA adalah Ketua Umum dan Rohmarrurmurzy adalah Sekjen.
Ketiga, Islah juga berarti tidak ada pemecatan, pemberhentian atau rolling kepengurusan dari pihak-pihak yang bertikai.
Keempat, dalam hal Pemilu Presiden 2014, PPP belum menyatakan adanya koalisi dengan partai politik manapun.
Penentuan koalisi harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung pada 7-9 Februari 2014.
Kelima, PPP juga belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Penentuan capres dan cawapres juga harus ditetapkan melalui Rapimnas.
Keenam, semua fungsionaris partai harus mensyukuri hasil pemilu legislatif (Pileg) 2014.
Ketujuh, semua jajaran partai harus mengedepankan kerja sama, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan meninggalkan kebersamaan.
Kedelapan, langkah-langkah strategis harus dikonsultasikan dengan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Pakar.
