Bisnis.com, JAKARTA - Menko Kesra Agung Laksono mengatakan program raskin tetap dilanjutkan, walaupun Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menemukan ada beberapa kesalahan dalam kegiatan bantuan beras untuk rakyat miskin itu.
"Kesalahan hanya terjadi di beberapa tempat, sedangkan keberhasilan program Raskin ini lebih banyak," kata Agung seusai Rakor Tikor Triwulan I Program Raskin di Jakarta, Senin (21/4/2014).
Dalam rakor yang berlangsung di Kantor Kemenko Kesra tersebut, Agung didampingi oleh Sesmenko Kesra Sugihartatmo dan Ghazali H. Situmorang, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial dan Perumahan Rakyat.
Menko Kesra mengatakan kondisi beras yang ditemukan banyak rusak, karena memang akibat sistem pergudangannya. "Namun, kondisi beras yang ada saat ini di tingkat broker sudah lebih baik. Hanya sekitar 20%," ujarnya.
Program raskin ini sudah berjalan selama 16 tahun. "Itu artinya, rakyat Indonesia memang membutukan program ini tetap ada, walau dinilai ada indikasi korupsi dalam pelaksanaannya di lapangan. Temuan KPK akan dijadikan bahan untuk perbaikan," ungkapnya.
Menurut dia, yang cacat hanya di beberapa daerah saja. Sebanyak 40% rakyat di negeri tertolong dengan program raskin.
"Program ini perlu dilanjutkan. Tinggal diperbaiki. Kalau sistemnya yang rusak, tinggal diperbaiki. Kita upayakan dalam sebulan bisa diperbaiki," ujarnya.
Menko Kesra yang juga Ketua Penanggung jawab Program Raskin Nasional, mengatakan program penanggulangan kemiskinan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kegiatan ini, lanjutnya, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, aparat desa/kelurahan, lembaga musyawarah desa, LSM, dan tokoh masyarakat lainnya.
"Kami yakin program raskin tk hanya membantu ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, tapi juga pada tingkat nasional dengan pembelian gabah dan beras, yang dihasilkan oleh petani," ungkapnya.
