Bisnis.com, PALEMBANG -- Pemprov Sumsel mengaku selama ini terus memantau penyaluran program untuk beras miskin (raskin) supaya tepat sasaran dan efektif.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan berdasarkan hasil pantauan itu pihaknya belum pernah menemukan penyalahgunaan program tersebut di lapangan.
"Dipantau terus dan kami belum temukan ada penyalahgunaan, aman-aman saja,"katanya, Jumat (11/4/2014).
Menurut Alex, terkait usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar program raskin dirancang ulang, pihaknya tidak bisa berkomentar.
Dia mengemukakan saat ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengurus program tersebut tengah mengikuti pembahasan raskin bersama pemerintah pusat.
"Dinas Sosial Sumsel ikut ke pertemuan itu mungkin setelah mereka selesai baru bisa tahu daerah mana saja yang menyalurkan raskin tidak tepat atau disalahgunakan,"katanya.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki mengatakan dari total alokasi penerima bantuan raskin di provinsi itu, 10% bukan rumah tangga sasaran (RTS) melainkan masyarakat mampu.
“10% penerima raskin ini adalah masyarakat mampu, jangan sampai salah sasaran,”katanya.
Ishak mengatakan banyak program pro rakyat yang digulirkan pemerintah pusat seperti “berjalan” sendiri di daerah.
Seharusnya, lanjut dia, peran pemerintah provinsi harus lebih ditingkatkan untuk mengkoordinir dan menjalankan program nasional itu di lapangan.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, alokasi raskin di Sumsel Raskin yang akan disalurkan untuk RTS sebanyak 75.524 ton atau hampir sama dengan tahun sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
