Bisnis.com, JAKARTA –Upaya menggarap potensi migas di Blok East Natuna kini menghadapi tantangan baru setelah Pemerintah China mengklaim kawasan Natuna masuk dalam wilayah teritorinya.
Padahal, pemerintah Indonesia sendiri masih mempersiapkan revisi Peraturan Pemerintah No. 52/2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu pasca para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) meminta keringanan pajak.
China menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan masuk wilayahnya dengan 9 dash line atau garis terputus, bahkan dalam paspor terbaru milik warga China juga sudah dicantumkan.
Vietnam dan Filipina sudah menolak peta China tersebut sebagai dasar untuk pengembangan minyak dan gas bersama yang ditawarkan negara itu.
Asisten Deputi I Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Masekal Pertama TNI Fahru Zaini, mengatakan China telah mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah perairan mereka.
“Klaim sewenang-wenang ini terkait dengan sengketa Spratly dan Paracel Islands antara China dan Filipina . Sengketa ini akan memiliki dampak besar pada keamanan perairan Natuna. " katanya seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (7/4/2014).
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan Indonesia sedang mencari kejelasan tentang maksud China mengklaim zona maritim di Laut China Selata untuk menghindari salah perhitungan di zona kaya gas alam.
Dia mengaku telah meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu memperoleh kejelasan hukum dari klaim China atas wilayah Indonesia.
Padahal, jelasnya, Filipina pada Maret 2014 telah menantang klaim China untuk wilayah yang diperebutkan dari Laut china Selatan di pengadilan PBB.
"Apa yang perlu dikomunikasikan lebih baik adalah maksud di balik langkah ini sehingga kita minta agar pihak Tiongkok memberikan penjelasan apa latar belakang, hukum apa yang mereka gunakan agar tidak menjadi sumber masalah dan tantangan baru," kata Natalegawa .
Menurutnya, potensi kesalahpahaman berarti ada risiko insiden kecil yang mengarah ke krisis yang lebih besar di kawasan itu. Untuk itu, pihaknya meminta klarifikasi dari China, tetapi hingga kini belum mendapat tanggapan.
Natalegawa mengemukakan Indonesia bukan merupakan penuntut di Laut Cina Selatan , dan negara ini tidak merasa khawatir akan terjebak dalam perselisihan yang lebih luas.
Pasalnya, dia percaya bila setiap orang yang hanya menekankan satu keamanan sendiri akan mengetahui dengan cepat bahwa pendekatan semacam itu hanya dapat bersifat sementara.
Rencananya, Indonesia akan mengerahkan empat helikopter serang Apache Boeing ke Kepulauan Natuna sebagai tindakan pencegahan terhadap ketidakstabilan di Laut Cina Selatan.
Indonesia juga sedang menunggu pengiriman delapan helikopter yang dijadwalkan tiba pada 2017.
Berdasarkan catatan Bisnis, wilayah Natuna merupakan wilayah kaya minyak, gas dan ikan serta rumah bagi beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia.
Khusus untuk Blok East Natuna, PT Pertamina (Persero), bersama dengan mitra yang meliputi unit Exxon Mobil Corp dan Total SA, ingin mengembangkan blok gas tersebut yang diprediksi memiliki potensi sumber daya hingga 57 triliun kaki kubik (tcf).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
