Bisnis.com, BAGAN BATU--Pemerintah Provinsi Riau sedang merumuskan revitalisasi pembangunan perkebunan antara kabupaten/kota se Riau.
Gubernur Riau Annas Mamun memaparkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus disokong oleh kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Pemerintah jangan sampai salah mengambil kebijakan.
"Saat saya jadi Bupati Rohil dulu pernah mengalokasikan anggaran untuk kebun rakyat nilainya ratusan miliar. Ternyata tidak ada lagi lahan yang bisa digarap. Semua sudah dikuasai perusahaan," ujarnya, Rabu (26/3/2014)
Dia menyayangkan pemberian izin selama ini terkesan terlalu jor-joran kepada korporasi industrial sawit maupun kertas sehingga masyarakat kesulitan memperoleh lahan garapan.
Menurutnya perlu ada gagasan baru guna mengupayakan perkebunan yang pro rakyat.
Mulai kemarin hingga hari ini Pemerintah Provinsi Riau bersama kabupaten/kota menggelar rakor teknis pembangunan perkebunan Riau.
Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulher mengatakan rakor tersebut bertujuan untuk mensinkronisasikan pembangunan perkebunan antar kabupaten/kota. Hal tersebut sangat penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan perkebunan yang terhubung.
"Semoga dijumpai rumusan untuk menyusun rencana kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2015," kata Zulher.
Saat ini Disbun tengah melaksanakan program peremajaan tanaman karet seluas 8.000 hektare di beberapa kabupaten.
Pemerintah memberi bantuan hanya pada tahun pertama (P0) berupa bibit serta kebutuhan perawatannya. Sedangkan pembiayaan P1-P4 pemerintah menggandeng BRI untuk mengucurkan pembiayaan kredit kepada petani.
Saat ini MoU kerjasama tersebut sudah ditandatangani kedua pihak. Luas kebun karet yang akan dibantu BRI seluas 1.200 hektare.
