Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Krisis Ukraina, Simak Penjelasan Menlu Rusia

Kepala diplomasi Rusia Sabtu mengecam pemerintah Ukraina pasca-revolusioner dan dugaan upaya untuk menjelekkan keterlibatan Rusia dalam krisis Ukraina
Demontrans menerobos garis polisi di kota Kiev/Reuters
Demontrans menerobos garis polisi di kota Kiev/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA- Kepala diplomasi Rusia Sabtu mengecam pemerintah Ukraina pasca-revolusioner dan dugaan upaya untuk menjelekkan keterlibatan Rusia dalam krisis Ukraina.

"Apa yang disebut "pemerintah sementara" (di Ukraina) tidak independen dan sayangnya, tergantung pada nasionalis radikal yang merebut kekuasaan dalam kudeta bersenjata," kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov seperti dikutip Antara, Minggu (9/3/2014).

Pihak oposisi Ukraina mengambil alih kekuasaan di negara itu bulan lalu, mendepak Presiden Viktor Yanukovych setelah kebuntuan yang berlarut-larut dengan polisi yang mengakibatkan setidaknya 100 orang tewas di kedua pihak.

Pasukan oposisi dipimpin oleh Sektor Kanan, konfederasi kelompok ultranasionalis sayap kanan.

Pihak oposisi mengatur pemilihan presiden pada Mei dan melantik pemerintahan baru.

Sektor Kanan tidak memiliki kursi di kabinet, tetapi anggotanya mengadakan patroli bersenjata di ibu kota Kiev, dan telah mendokumentasikan setidaknya pada satu kesempatan untuk secara fisik melakukan penyalahgunaan jaksa lokal karena kurangnya semangat revolusioner.

"Apa yang disebut 'Sektor Kanan' melepaskan tembakan-tembakan melalui teror dan intimidasi," kata Lavrov dalam konferensi pers di Moskow.

Dia juga mengatakan, Rusia bersedia untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam rangka menemukan solusi bagi krisis Ukraina.

 Tetapi Lavrov mengatakan para pengulas harus berhenti mengutuk Rusia.

"Kita harus melakukan dialog yang adil seperti mitra, tanpa upaya untuk menjelek-jelekkan Rusia karena hampir semua pihak terlibat dalam konflik ini," kata Lavrov.

Ribuan tentara yang diduga militer Rusia telah efektif mengambil kontrol atas Republik Krimea, Ukraina pro-Rusia, pada pekan lalu.

Pemerintah Krimea mengatakan, kawasan akan bergabung dengan Rusia dan menetapkan pemungutan suara rakyat mengenai pemisahan pada 16 Maret.

Rencana pemisahan diri sangat dikecam oleh pemerintah pro-Barat di Kiev serta para pejabat Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Rusia telah kukuh membantah mengirim pasukan ke Krimea, menyerukan untuk menyerang milisi-milisi lokal.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper