Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden konvensi Demokrat Gita Wirjawan mengatakan Indonesia sulit melakukan pembangunan infrastruktur besar jika pertumbuhan ekonominya masih 6%.
Selain itu, dengan postur APBN 2014 sebesar Rp1.800 triliun sebagian besar atau 50%-60% digunakan untuk biaya operasional, termasuk pendidikan, 20% untuk subsidi, dan 20% untuk servis utang.
"Pembangunan infrastruktur dengan growth 6% sulit," katanya dalam debat capres yang diselenggarakan guru besar UI di Fakultas Kedokteran Salemba Jakarta, Jumat (7/3/2014).
Pembangunan jalan selama 69 tahun merdeka baru sekitar 400.000 kilometer. Dalam 5 tahun masa pemerintahan sulit alias tidak mungkin bisa meningkatkan menjadi 1 juta kilometer tanpa didukung anggaran yang memadai.
Paling tidak, lanjut Gita, APBN ditingkatkan menjadi Rp4.000 triliun baru akan bisa bangun infrastruktur besar, seperti jalan raya, pembangkit listrik, jalur rel kereta api, pelabuhan dan sebagainya.
"APBN Rp1.800 triliun ditingkatkan menjadi Rp4.000 triliun bisa aktualisasikan membangun infrastruktur besar," ujar Gita.
Adapun APBN sebesar itu bisa dioptimalkan dengan optimalisasi realisasi penerimaan pajak. Pasalnya lebih dari 60 juta wajib pajak ternyata baru 23 juta wajib pajak yang membayar kewajibannya.
Rendahnya kesadaran membayar pajak disebabkan banyak pemilik KTP yang belum punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), begitu juga pemegang passport juga belum punya NPWP. Oleh karena itu, lanjut Gita, perlu ada kebijakan meningkatkan kesadaran bayar pajak.
Caranya dengan menurunkan PPh 21 menjadi 15%-20%, pajak corporate jadi 15% serta memberikan pengampunan kepada perusahaan besar dengan catatan mempunyai track record yang bagus.
Yang terpenting dalam hal ini, menurut Gita, adalah menempatkan orang profesional yang bisa menjalankan peran untuk merealisaikan target pajak.
