Bisnis.com, SURABAYA - Industri kerajinan tangan di Kota Surabaya yang kini dipimpin Wali Kota Tri Rismaharini tumbuh 7%-10% dalam dua tahun terakhir.
Pertumbuhan industri kerajinan tangan di Surabaya itu tercapai seiring upaya pemerintah kota melakukan persiapan menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) 2015.
Antiek Sugiharti, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya, mengatakan pertumbuhan industri kerajinan lokal itu salah satunya didorong oleh bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Faktor lainnya adalah transaksi penjualan barang kerajinan baik melalui pameran maupun di luar pameran.
"Selama 2013 transaksi penjualan barang kerajinan dalam setiap pameran baik dalam kota maupun di luar kota totalnya sekitar Rp15 miliar. Tahun ini, target kami paling tidak bisa di atas Rp15 miliar," kata Antiek usai pembukaan Pameran Kerajinan Surabaya, di ITC Mega Grosir, Surabaya, Selasa (4/3/2014).
Dia menjelaskan, untuk memperkenalkan produk kerajinan Surabaya, pemerintah kerap menggelar pameran di luar maupun dalam kota melalui program roadshow mall to mall.
Pada pameran yang digelar saat ini, ada sekitar 30 UKM dengan berbagai produk kerajinan dari pakaian, aksesoris, hingga home decoration.
"Roadshow mall to mall ini untuk memberikan akses dan peluang bagi para UKM mengembangkan usaha dan promosi. Setiap bulan yang ikut pameran bergantian, kebetulan 10 dari 30 UKM yang ikut saat ini adalah UKM pemula," jelas Antiek.
Antiek menjelaskan, saat ini Dekranasda memiliki anggota 290 UKM ditambah 980 kelompok wirausaha muda binaan Pemerintah Kota Surabaya.
Setiap tahun, lanjut dia, pemkot melakukan pelatihan-pelatihan kepada 14.000 wanita untuk dilatih sebagai pengusaha.
"Mereka tidak hanya dilatih membuat kerajinan, tetapi juga bagaimana pemasaran langsung atau lewat online serta cara transaksi elektronik. Sebagian dari mereka juga difasilitasi pemkot untuk belajar bahasa asing di rumah bahasa," jelas Antiek.
Pemerintah kota dan Dekranasda, lanjut dia, juga menyarankan agar para pelaku UKM segera mengecek legalitas produknya seperti mengurus izin perdagangan, juga hak paten agar tidak dijiplak orang lain.
"Dalam AFTA nantinya, hak paten sangat diperlukan. Ini yang harus dijaga, karena pemkot sudah ada alokasi pengurusan hak paten untuk membantu UKM," imbuhnya.
