Bisnis.com, JAKARTA—Perdebatan antar petinggi negara dan ilmuwan politik militer internasional mencuat mengenai aksi militer yang nampaknya akan dilakukan oleh Rusia di Ukraina.
Beberapa akademisi Eropa dan Rusia memaparkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia serupa dengan tindakan AS ketika mengintervensi Kosovo pada 1999 dan menginvasi Iraq pada 2003, yang keduanya dilakukan tanpa persetujuan PBB.
Tindakan semacam inilah, seperti dilansir Reuters, Selasa (4/3/2014), yang membuat seorang petinggi Rusia berkali-kali menyatakan penyesalan karena Moskow tidak memveto NATO ketika pada 2011 melakukan intervensi di Libya.
Pejabat yang menolak disebutkan namanya itu juga mencontohkan, semua intervensi tersebut adalah skenario yang disusun untuk melemahkan Rusia serta mendestabilisasi negara-negara di wilayah Balkan dan Timur Tengah.
Tentu saja, AS menolak interpretasi itu. Seorang pejabat berargumen, Rusia dan pemimpin otoriter lain secara sinis memanipulasi fakta dan menyebarkan teori konspirasi untuk membenarkan tindakan militer demi kepentingan negara mereka sendiri.
Pejabat ini memaparkan, aksi militer di Kosovo dan Libya adalah untuk meminimalisir kekerasan terhadap sejumlah warga sipil, dan dilakukan setelah upaya diplomasi berbulan-bulan tidak berhasil. Sementara untuk invasi Iraq, katanya, adalah hasil perburuan inspektorat senjata PBB terhadap kepemilikan senjata di Iraq.
Seorang pengamat menuturkan, senjata yang dimiliki oleh AS untuk menangkal Rusia melakukan tindakan militer di Ukraina sangat terbatas, hanya berupa sanksi terhadap bank, perusahaan atau individu Rusia, serupa dengan sanksi yang diterapkan terhadap ekonomi Iran.
“Kami tidak akan berbicara mengenai detil-detil apa saja yang kami pertimbangkan. Anda benar ketika berpikir bahwa bank-bank Rusia sangat rapuh. Kami sedang mempertimbangkan semua opsi tindakan untuk Rusia,” kata seorang pejabat senior AS, yang menolak disebutkan namanya.
Di sisi lain, National Intelligence Officer for Russia and Eurasia Kepala Intelijen Nasional Kawasan Rusia dan Eurasia Dewan Intelijen Nasional Fiona Hill mengatakan, kendala untuk menerapkan sanksi terletak di negara-negara Eropa Barat, yang banyak memanfaatkan gas alam murah dari Rusia. Satu contoh, sampai saat ini Rusia masih memasok 40% kebutuhan gas alam Jerman.
Hal itu yang membedakan Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet dengan Rusia saat ini. “Ketergantungan Eropa terhadap suplai gas Rusia adalah kartu truf yang tidak dimiliki Rusia dulu. Sejak Putin berkuasa, dia menghabisi kekuatan strategis kita,” kata Fiona.
Putin, tambahnya, juga habis-habisan memperkuat kapabilitas militer serta memiliki kendali penuh atas pers Rusia.
Fiona memaparkan, hal itu dibuktikan dengan pemberitaan yang dominan di Rusia, dimana penggulingan Viktor Yanukovich adalah kudeta yang didukung oleh AS, dan ditambah dengan dukungan dari 60% publik Rusia terhadap tindakan Putin di Ukraina.
Putin, lanjutnya, juga yakin bahwa AS dan Eropa tidak akan mengimplementasi sanksi terhadap Moskow karena Eropa masih tergantung dengan gas alam Rusia. “Hantaman terburuk adalah, perusahaan terbesar di Jerman akan mati. Putin benar ketika berpikir: Rusia terlalu besar dan penting,” katanya.
Sumber: Reuters
.jpg?w=300&h=221)
