Bisnis.com, JAKARTA - Senior Economist Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Ina Primiana mengatakan perundingan untuk bisa mewujudkan kerjasama bilateral Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) harus sampai pada win-win solution.
Apabila kementerian teknis melihat masih ada poin yang merugikan negara, pemerintah diingatkan agar perjanjian tidak sampai diresmikan.
Menurutnya, kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemeninfo, dan kementerian terkait lainnya merupakan pihak yang lebih tahu melihat jangka panjang sektornya masing-masing. Jadi, rencana kerjasama tidak bisa dilakukan bila belum mencapai titik temu.
“Harus ada win-win dong, kementerian teknis paling tahu, kalau misalnya sektor ini dibuka apa dampaknya, sejauh itu. Kalau tidak ada titik temu, ya tidak usah kerjasama, bisa-bisa Indonesia dibanjiri impor,” kata Ina ketika dihubugi Bisnis.com, Selasa (18/2/2014).
Ekonom dari Universitas Padjadjaran ini menilai, dalam kerjasama tersebut nantinya pihak Korea hanya akan memanfaatkan pasar Indonesia yang besar. Pasalnya, saat ini Korea hampir bisa membuat produk apapun. Kemungkinan besar, poin ini yang dilihat oleh kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian melihat semua prospeknya dalam jangka panjang.
“Sampai sekarang perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan saja masih defisit. Semua harus dilihat jangka panjang, kalau tidak ada investasi ketahuan jadi mereka hanya ingin pasar Indonesia.”
Menurutnya, bila Indonesia batal meneken perjanjian ini, hal tersebut tidak akan banyak merugikan Indonesia. “Indonesia akan memiliki pasar sendiri nanti ketika MEA 2015, jadi sekarang Kementerian Perdagangan harus menunggu seluruh kementerian teknis menemukan titik temu,” jelas Ina.
