Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa mempertanyakan isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap sengketa dagang terkait ekspor rokok kretek dan udang dari Indonesia ke AS.
Penyadapan terungkap setelah mantan pegawai kontrak Nasional Security Agency (NSA) AS Edward Snowden membocorkan dokumen operasi penyadapan yang dilakukan oleh intelejen Australia, Australia Signals Directorate (ASD), dengan NSA terhadap sengketa dagang antara Indonesia dan AS pada 2010 kepada salah satu media besar di AS, New York Times.
Marty mengaku tidak dapat mengerti dan tak habis pikir atas aksi penyadapan tersebut. Apalagi, lanjutnya, penyadapan dilakukan terhadap sengketa dagang udang dan rokok kretek.
"Saya sulit memahami bagaimana pembahasan antara AS dan Indonesia dalam isu udang punya dampak baik langsung atau tidak langsung terhadap keamanan Australia," ujarnya usai bertemu dengan Menlu AS John F. Kerry di Kompleks Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin (17/2/2014).
Menurut Marty, jangan hanya karena Australia dapat menyadap maka berarti negara tetangga itu harus melakukannya.
"Kita sebaiknya saling mendengarkan, bukan menguping. Itu yang sebaiknya dilakukan antara dua negara sahabat, antara tetangga," katanya.
Marty membantah adanya perbedaan sikap Indonesia kepada Australia dan Amerika atas kasus penyadapan tersebut. Dia membantah bahwa Indonesia bersikap lebih lunak kepada AS dibandingkan kepada Australia.
"Tidak ada perbedaan sikap. Jika terjadi hal serupa, semua dilakukan secara prinsip dan konstitusional dengan memanggil semua Dubes seperi Korea, Singapura, Australia, juga AS dan mendapatkan informasi dari mereka," katanya.
Namun demikian, Marty mengakui bahwa AS dapat menangani isu penyadapan tersebut dengan lebih baik. Bahkan, pimpinan negara Paman Sam bersedia melakukan semacam perubahan dalam kerja intelejennya.
"Sekarang dengan Australia, kebalikannya, saya tidak tahu pasti karena mereka bahkan tidak memberikan komentar apapun atas persoalan itu [penyadapan]," katanya.
Dia melanjutkan tindakan Pemerintah Australia tersebut tidak sesuai dengan semangat kemitraan antara dua negara.
"Saya ingat sampai lima bulan atau beberapa bulan lalu, hubungan Indonesia dengan Australia sangat dekat, sangat positif. Bahkan saya sendiri sebagai pribadi yang pernah kelola hubungan Indonesia dan Australia tahu sekali, betapa dekat."
Sayangnya, hubungan sangat dekat itu berubah hanya dalam waktu sekejap. "Kalau dilihat dari alasannya, tidak ada dari indonesia. Masalah penyadapan, masalah mendorong balik perahu, masalah pengiriman kapal sekoci, dan seterusnya."
