Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah perlu memperbaiki sistem pendidikan dan pembiayaan untuk menggenjot jumlah wirausaha di Indonesia.
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I Fahmi Idris mengemukakan wirausaha memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi Indonesia karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan cukup signifikan.
Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) menyebutkan hanya 17% lulusan perguruan tinggi (PT) yang tertarik menjadi wirausahawan sedangkan Kajian Kajian Kemenkop UMKM Januari 2012 merilis jumlah wirausahawan baru 1,56% dari total penduduk Indonesia.
“Sayangnya sistem pendidikan dan keuangan kita belum melihat potensi wirausaha itu,” tambahnya di Jakarta, Rabu (12/2/2014).
Dia mencontohkan sistem pendidikan Indonesia lebih banyak menerapkan banyak teori tetapi minim aplikasi. Pakem-paken yang terdapat pada sistem pendidikan mencegah generasi muda untuk berpikir di luar teori atau buku yang ada.
Tidak hanya itu, lembaga pembiayaan untuk mendukung akses pembiayaan yang membelit wirausaha berskala kecil misalnya modal di bawah 10 juta tidak terlalu banyak jumlahnya.
“Hanya beberapa bank besar yang mau membiayai permodalan UMKM kecil, yang lainnya lebih tertarik membiayai skala lebih besar,”ungkapnya.
Untuk itu, dirinya mengharapkan pemerintah memperhatikan keadaan wirausaha atau UMKM yang cenderung terabaikan tersebut. Pasalnya, UMKM merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Nasional menyumbang 57% produk domestik bruto (PDB) dan menampung hingga 97% dari total tenaga kerja saat ini.
Belum lagi, imbuhnya, Indonesia dalam waktu tidak lebih dari dua tahun akan menghadapi pasar ekonomi Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015. “Jika pemerintah tidak memberikan perhatian yang besar terhadap sektor ini [UMKM], maka yang ada mereka [UMKM] akan tergeser dengan industry besar lainnya,”ucapnya.
Bukan tidak mungkin, momentum MEA tidak lagi menciptakan peningkatan hubungan ekonomi yang signifikan antar negara Asean malah menciptakan kemiskinan struktural dan permanen di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
