Bisnis.com, JAKARTA - Akses pendidikan yang sulit dijangkau menjadi kendala untuk memajukan bangsa. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan selama 12 tahun.
Ada beberapa kasus yang menunjukkan masa tempuh pendidikan di Indonesia tidak dilakukan selama 12 tahun. Kasus tersebut terjadi pada beberapa wilayah, khususnya di Indonesia bagian timur.
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama yang melibatkan ekonomi, akses, dan minimnya pengetahuan di sekitar lingkungan tersebut. Faktor-faktor tersebut merupakan tugas dari pemerintah, yang akan menindaklanjuti kasus permasalahan sistem pendidikan di Indonesia.
Simak wilayah yang minim akses terhadap pendidikan di Indonesia:
1. Gorontalo
Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang sangat minim infrastruktur pendidikan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, sekitar 45,12% masyarakat Gorontalo berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMA. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan berdampak pada peningkatan angka putus sekolah di Gorontalo.
Hal tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih di bawah rata-rata, hingga mempengaruhi produktivitas seseorang. Jika hal tersebut terjadi pada satu keluarga, maka berdampak pada kemiskinan dan ketidakmampuan anak untuk melanjutkan sekolah.
2. Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan tingkat pendidikan terendah di Indonesia. Sama dengan beberapa provinsi lainnya, tingkat pendidikan di NTT tidak dapat berjalan hingga 12 tahun. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2022, sekitar 38,47% masyarakat NTT berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMA. Angka tersebut membuktikan bahwa kualitas pendidikan di NTT, jauh dari persentase yang diinginkan.
Hal tersebut disebabkan oleh tingkat partisipasi pendidikan yang sangat rendah, kurangnya penataan aspek pendidikan, dan minimnya sarana umum. Faktor tersebut yang mengakibatkan beberapa anak memilih untuk berhenti melanjutkan pendidikan.
3. Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang minim terkait dunia pendidikan. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2022, sekitar 53,73% masyarakat Sulawesi Tengah berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMA.
Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas guru dalam proses pembelajaran. Guru-guru yang mengajar di wilayah tersebut, tidak berfokus pada pemecahan masalah terkait pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan anak-anak tidak dapat menerima informasi secara jelas.
4. Papua
Papua merupakan Provinsi yang mendapatkan perhatian khusus mengenai kualitas pendidikan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, Papua memperoleh sekitar 39,01% masyarakat yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMA. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Faktor yang menyebabkan minimnya akses pendidikan di Papua adalah, rusaknya jalan di lingkungan sekitar, dan jarak yang harus ditempuh untuk ke sekolah. Faktor lainnya, melibatkan kemampuan siswa yang tertinggal, dan minimnya tenaga pendidik di wilayah tersebut. Sampai saat ini proses pembelajaran yang dilakukan di Papua, hanya berjalan dengan beberapa murid dan tenaga pendidik saja.
5. Aceh
Aceh memiliki permasalahan yang cukup serius terkait minimnya akses pendidikan. Dilansir pada kominfo.go.id, Pulo Breuh menjadi salah satu wilayah yang memiliki permasalahan pada bangunan sekolah, kondisi jalanan, hingga minimnya tenaga pendidik yang tidak dapat mengajar di sekolah tersebut.
Minimnya akses fasilitas dan sarana pembelajaran, membuat para siswa tidak dapat berkonsentrasi secara penuh saat proses belajar berlangsung. Kurangnya dari tenaga pendidik, membuat para guru harus menukar shift untuk mengisi jadwal pembelajaran yang lain.
6. Kalimantan Utara
Kalimantan Utara menjadi provinsi di Pulau Kalimantan yang terkena dampak minimnya akses pendidikan. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2022, sekitar 54,80% masyarakat Kalimantan Utara berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMA.
Faktor utama dari minimnya akses pendidikan tersebut adalah, banyaknya masyarakat yang putus sekolah dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Latar belakang pendidikan yang diterapkan oleh masyarakat setempat belum berjalan secara maksimal, sehingga masih banyak temuan kasus anak-anak putus sekolah sejak dini.
Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah, untuk mengatasi masalah tersebut. Dilansir dari situs resmi Kemendikbud, terdapat beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan cara:
1. Melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri pemerintah daerah terkait penyediaan lahan pembangunan sekolah di Indonesia.
2. Kemendikbud menjadikan SMA sebagai pendidikan yang wajib diikuti setelah lulus SMP.
3. Memberikan pandangan serta pengalaman menarik kepada siswa terkait pendidikan.
4. Mendukung siswa-siswi untuk meneruskan pendidikan hingga 12 tahun.
Keempat upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi dan memberikan jalan tengah atas permasalahan, yang melibatkan minimnya akses pendidikan di Indonesia.
Pemerintah terus berupaya dan melakukan penindakan pada beberapa wilayah yang masuk ke dalam kategori rendah pendidikan. Semua hal tersebut perlu dipertegas karena, anak-anak dan masyarakat di Indonesia berhak mendapatkan kesetaraan pendidikan yang baik mulai dari SD-SMA. (Maharani Dwi Puspita Sari)
