Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sekjen MK Diperiksa dalam Kasus TPPU Akil

Setelah memeriksa sejumlah hakim Mahkamah Konstitusi dalam kasus suap MK, kini Komisi Pemberantasan Korupsi giliran memeriksa Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Janedri Mahili Gaffar sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan sengketa pemilu di MK dengan tersangka Akil Mochtar
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com 20 Januari 2014  |  13:29 WIB
 KPK - Bisnis
KPK - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA- Setelah memeriksa sejumlah hakim Mahkamah Konstitusi dalam kasus suap MK, kini Komisi Pemberantasan Korupsi giliran memeriksa Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Janedri Mahili Gaffar sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan sengketa pemilu di MK dengan tersangka Akil Mochtar.

Janedri sendiri mengaku tidak mengetahui perihal apa yang akan ditanyakan penyidik KPK, kepada dirinya dalam pemeriksaan tersebut. Dirinya hanya mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam kasus TPPU yang menjerat Akil.

"Saya akan dimintai keterangan terkait TPPU AM," kata Janedri, Senin (20/1/2014).

Dirinya mengatakan akan menjelaskannya setelah pemeriksaan hari ini selesai. Selain Janedri, KPK hari ini juga memanggil Sekretaris Akil sekaligus pegawai MK Yuana Sisilia dan seorang anggota Polri Indah Agustin.

KPK sebelumnya telah menetapkan Akil sebagai tersangka dalam tiga kasus sekaligus, yaitu dugaan penerimaan suap terkait sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas, penerimaan gratifikasi terkait perkara di MK, serta karena tindak pidana pencucian uang.

KPK juga sudah memblokir rekening Akil dan keluarganya, juga menyita puluhan mobil dan motor yang diduga terkait dengan kasus yang tengah ditangani KPK itu.

Dalam kasus suap MK, KPK telah menetapkan sebanyak enam orang tersangka. Yaitu, dalam kasus suap pilkada Gunung Mas yakni AM (Akil Muchtar) yang merupakan ketua MK, dan CHN (Chairunnisa) anggota DPR dari Fraksi Golkar. Keduanya, diduga sebagai penerima dan melanggar pasal 12c UU Tipikor juncto pasal 55 ke 1 KUHP.

Sedangkan HB (Hambit Bintih) yang merupakan Kepala Daerah dan CN (Cornelis Nalau) pengusaha swasta, selaku pemberi dan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Barang bukti yang disita dalam kasus itu yakni uang tunai senilai US$22.000 dan 284.050 dolar Singapura.

Sementara itu, dalam kasus suap pilkada Banten ditetapkan sebagai tersangka yakni STA (Susi Tut Andayani) dan AM (Akil Muchtar) selaku penerima suap, diduga melanggar pasal 12C UU Tipikor Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 6 ayat 2 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Tersangka lainnya, yakni TCW (Tb Chaeri Wardhana) merupakan pemberi suap dan diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Adapun barang bukti yang disita yakni uang senilai Rp1 miliar. Uang tersebut berupa pecahan seratus ribu rupiah, dan lima puluh ribu rupiah, yang disita di Lebak Banten.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

akil mochtar kasus akil mochtar
Editor : Linda Teti Silitonga
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top