SUAP AKIL MOCHTAR: KPK Periksa Hamdan Zoelvan Terkait Pilkada Buton

KPK memeriksa Ketua Mahkamah 2013-2015 Hamdan Zoelva dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait gugatan pilkada Kabupaten Buton di MK.
Martin Sihombing | 02 November 2016 12:25 WIB
Hamdan Zoelva --saat menjadi Ketua MK-- dan Wakil Ketua Arief Hidayat - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - KPK memeriksa Ketua Mahkamah 2013-2015 Hamdan Zoelva dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait gugatan pilkada Kabupaten Buton di MK.

"Ini urusan lama saja, belum tahu makanya kita ikuti saja apa yang akan ditanyakan," kata Hamdan di gedung KPK Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Dalam kasus ini KPK menetapkan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun sebagai tersangka karena diduga memberikan Rp1 miliar kepada Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013 Akil Mochtar terkait pilkada Buton pada Agustus 2011.

"Iya soal itu," tambah Hamdan saat ditanya apakah pemeriksaan itu soal gugatan pilkada kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

Suap itu berawal dari pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Buton pada Juli 2012. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buton memenangkan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo.

Putusan itu digugat ke MK oleh tiga pasangan calon yaitu La Uku dan Dani, pasangan Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry serta pasangan Abdul Hasan Mbou dan Buton Achmad.

Hakim MK yang ditugaskan untuk mengadili gugatan itu adalah Akil Mochtar sebagai Ketua merangkap anggota, Muhammad ALim dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota.

Putusan MK pun memerintahkan KPU kabupaten Buton untuk melakukan pemungutan dan perhitungan suara ulang pada Mei 2012 sehingga hasilnya memenangkan pasangan Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry, namun hasil itu kembali digugat ke MK oleh pasangan La Uku dan Dani.

Maka pada Juli 2012, Samsu dihubungi pengacara Arbab Paproeka sekaligus mantan anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan permintaan Akil Mochtar yang meminta agar Samsu menyediakan uang Rp6 miliar terkait permohonan keberatan. Namun Samsu hanya memberikan sebesar Rp1 miliar melalui pemindahbukuan ke rekening CV Ratu Samagat.

Sehingga pada 24 Juli 2012, MK pun menolak gugatan kedua La Uku tersebut. Setelah putusan dibacakan Akil mengirim SMS kepada Samsu yang isinya menagih kekurangan uang sesuai jumlah yang diminta tapi Samsu tidak memenuhi permintaan Akil tersebut.

Akil Mochtar dalam perkara ini sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung dengan vonis seumur hidup.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
mahkamah konstitusi, akil mochtar

Sumber : ANTARA
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top