Bisnis.com, JAKARTA--Keterlibatan hakim dalam kasus korupsi dan suap tampaknya masih berlanjut, menyusul laporan dari Komisi Yudisial terkait enam hakim yang diduga terlibat kasus dugaan suap penanganan perkara bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung ke Komisi Pemberantasan Korupsi, hari ini Kamis (9/1/2014).
Laporan disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Eman Suparman kepada Ketua KPK Abraham Samad serta Deputi Penindakan KPK Warih Sadono.
Eman mengatakan salah satu hakim yang dilaporkannya, yakni hakim Pengadilan Negeri Bandung Ramlan Comel dan mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sareh Wiyono. “Ada enam orang hakim yang saya laporkan tadi bersama surat terpidana,” kata Eman seusai menemui pimpinan KPK.
Sayangnya, dia enggan memerinci lima nama hakim lain yang dilaporkannya tersebut. Menurut Eman, laporan itu bersifat rahasia dan akan ditindaklanjuti KPK terkait data dan fakta yang ada. Sebagian nama, katanya, sudah masuk dalam surat dakwaan kasus suap bansos Bandung.
Dia menjelaskan laporan itu berdasarkan informasi yang disampaikan mantan hakim PN Bandung Setyabudi Tejocahyono, tersangka kasus dugaan suap bansos di Pengadilan Negeri Bandung.
Menurut Eman, Hakim Setyabudi bersedia menjadi justice collaborator dengan membuka borok enam hakim itu ke Komisi Yudisial.
"KPK sudah menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah hakim terkait kasus dugaan suap penanganan perkara bansos Bandung tersebut. Dengan informasi dari kami, jadi bisa menambah informasi buat KPK," tambahnya.
Komisi Yudisial sendiri, lanjutnya, akan menelusuri pelanggaran etika para hakim tersebut, sedangkan masalah pidananya sudah ditangani oleh KPK.
Dalam sidang Setyabudi sebelumnya, Jaksa memang menyebutkan kemungkinan keterlibatan hakim lainnya, yaitu Ketua PN Bandung Singgih Budi Prakoso, Ramlan Comel, Djodjo Djauhari, serta Sareh Wiyono.
