Bisnis.com, MOSKWA--Lebih dari 900 tahanan melakukan mogok makan di penjara Georgia Barat karena negara secara tanpa batas menunda pembentukan komisi untuk meningkatkan sistem peradilan, kata pejabat tinggi pada Rabu (18/12/2013).
Sekelompok tahanan juga menuntut penghapusan amandemen pasal KUHP Georgia, yang menetapkan hukuman untuk keanggotaan dalam gerombolan bersenjata.
Pengacara dan pegiat hak asasi manusia telah banyak mengecam naskah baru itu, dengan menegaskan kata terlalu samar dan dapat disalahgunakan.
"Pemerintah telah menanggapi mereka yang melakukan aksi mogok makan atas masalah komisi itu. Masalah ini sedang diselesaikan," kata menteri koreksi dan bantuan hukum, Sozar Subari.
"Tetapi di peraturan itu tidak ada pasal mogok makan dalam Pasal 223, karena tidak akan ada perubahan dalam kebijakan kami. Saya katakan ini kepada Anda terus terang, serius dan jelas bahwa ini adalah keputusan pemerintah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
