Bisnis.com, BALIKPAPAN - Realisasi penyaluran raskin reguler di Kalimantan Timur per 4 November baru mencapai 20.592 ton atau 77% dari total pagu yang direncanakan sepanjang satu tahun sebanyak 26.589 ton.
Adapun secara bulan berjalan, realisasi penyaluran raskin reguler telah mencapai 83% dari rencana sebanyak 24.789 ton. Kepala Divisi Regional Bulog Kaltim Abdul Nadjid mengatakan ada empat daerah yang realisasi penyalurannya telah mencapai 100% yakni di Tarakan, Penajam Paser Utara, Bulungan dan Berau.
“Karena memang di daerah tersebut sudah mengeluarkan SPA [surat perintah alokasi] untuk raskin,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (7/11/2013).
Pasca rapat monitoring dan evaluasi yang digelar pada September, Nadjid mengakui ada percepatan penyaluran raskin kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Berdasarkan pagu anggaran, tercatat ada 147.718 RTS-PM yang berhak menerima manfaat raskin pada 2013. Angka ini menurun 41.279 RTS-PM apabila dibandingkan dengan pagu penerima pada 2012 yang mencapai 188.997 RTS-PM.
Hanya saja, Nadjid mengakui realisasi tahun ini tidak akan bisa mencapai 100% karena ada sejumlah daerah yang tidak menggunakan seluruh pagu raskin. Bahkan di Malinau, pagu raskin tidak disalurkan seluruhnya karena pemerintah daerah ingin memberdayakan beras produksi lokal.
“Tentu akan mempengaruhi persentase realisasi raskin karena pagu tidak terserap seluruhnya,” katanya.
Adapun untuk Balikpapan, pagu raskin sebanyak 16.027 RTS-PM hanya diambil untuk 10.065 RTS-PM karena menganggap data yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terlalu besar. Karena itu, sisa jatah raskin untuk 5.962 RTS-PM tidak akan terserap sampai akhir tahun.
Nadjid mengakui permasalahan data pagu penerima memang menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan raskin. Hanya saja, data ini tidak bisa serta merta berubah ketika pagunya sudah ditetapkan oleh pusat. “Mungkin perbaikan untuk tahun depan baru bisa. Tapi efeknya tetap terlihat di tahun ini,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Industri dan Jasa Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim Nur Sigit mengharapkan agar TNP2K berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melaporkan hasil survei ke pusat. Selama ini yang terjadi, data hasil survei dari TNP2K langsung dilaporkan ke pusat tanpa ada koordinasi dengan pemerintah daerah.
Nadjid juga berpendapat pemerintah daerah yang pagunya dianggap berlebihan bisa menurunkan kriteria RTS-PM dari yang sebelumnya hanya keluarga miskin bisa juga diberikan kepada keluarga yang hampir miskin. Ini akan bermanfaat bagi penerima karena raskin tersebut tetap bisa tersalurkan kepada yang memerlukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
