Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari mengingatkan kekacauan data pemilih yang akan digunakan pada Pemilu 2014 berpotensi menjadi instrumen untuk menolak hasil akhir yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut politisi Partai Golkar itu, biasanya parpo-parpol akan ribut setelah hasil pemilu dihitung. Namun, pada saat muncul persoalan data pemilih sementara (DPS) maupun data pemilih tetap (DPT), parpol tidak memberikan perhatian, sehingga potensi penolakan terhadap hasil penghitungan Komisi Pemilihan umum (KPU) menjadi besar.
Menurutnya, keterlambatan penetapan data pemilih tetap (DPT) yang terjadi sekarang sepertinya luput dari perhatian parpol. Data KPU sedemikian banyak sehingga kalau tidak ada tim khusus yang menangani persoalan DPT, maka data itu akan luput dari perhatian.
"Titik lemah yang sangat krusial dalam pemilu di Indonesia adalah DPT. Sayang sekali, partai politik hampir semuanya kurang memberi perhatian serius pada DPS yang kemudian ditetapkan menjadi DPT," ujar Hajriyanto, Jumat (18/10/2013).
Berdasarkan data KPU yang telah masuk dalam aplikasi Sistem Data Informasi Pemilih (Sidalih) hingga 17 Oktober 2014, tercatat 185.297.073 pemilh.
Sementara itu, data yang tercatat melalui penghitungan manual adalah 187 juta. Sedangkan penetapan DPT secara nasional akan dilakukkan pada tanggal 23 Oktober mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
