Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Perubahan Iklim 2-4 September

Bisnis.com, JAKARTA-- Perubahan iklim kini makin disorot dan menjadi perhatian seluruh dunia, karena masalah itu berpotensi mengancam dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutan, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Bahkan, untuk membahas dan mengantisipasi dampak dari perubahan iklim tersebut, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Konferensi Internasional tentang Aplikasi Teknologi Antariksa untuk Perubahan Iklim, yang berlangsung 2-4 September di Jakarta, yang diikuti oleh 30 negara.

Sementara itu Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dalam menyambut HUT kelimanya, meluncurkan buku berjudul Perubahan Iklim dan Tantangan Peradaban Bangsa, Lima Tahun DNPI 2008-2013.

Rachmat Witoelar, Ketua Harian DNPI, mengatakan akar persoalan perubahan iklim sesungguhnya ada pada manusia.

“Perubahan iklim adalah problem yang dibuat oleh manusia, anthropogenic. Maka, manusia pulalah yang seharusnya bertanggung jawab untuk menganggulanginya,” kata Rachmat dalam buku setebal 146 halaman yang diluncurkan belum lama ini di Jakarta.

Buku yang ditulis oleh tim DNPI dan dirangkum oleh Fachruddin M. Mangunjaya ini, juga menyebutkan bahwa dampak perubahan iklim dianggap sangat fatal dan mengerikan, karena manusia tidak bisa mengembalikan (irreversible), apabila iklim berubah.

Kebakaran hutan dan penebangan hutan secara ilegal sudah dalam tingkat parah. Selain sampah dan polusi kendaraan, penebangan hutan juga memberikan kontribusi dalam pemanasan global. 

“Bila masih anggap sepele, Indonesia akan punah. Dampak kerusakan lingkungan sudah sedemikian nyata di depan mata. Jika kita tak peduli, Monas bisa kebanjiran pada 2030 akibat air pasang dari Ancol yang masuk ke tengah kota Jakarta. Pemanasan bumi menyebabkan permukaan air laut naik mencapai 56 cm,” ungkapnya.

Untuk itu DNPI merekomendasikan kepada pemerintah daerah (pemda) agar serius menegakan peraturan larangan penebangan hutan secara liar. Masih banyak pemda yang mencari keuntungan melalui pemberian izin hak pengusahaan hutan (HPH).

Rachmat mengatakan keberadaan DNPI dalam lima tahun terakhir merupakan bukti nyata, pentingnya keberadaan satu lembaga yang fokus pada pengendalian perubahan iklim.  Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, DNPI juga memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan internasional.

Rachmat menuturkan buku yang berisi catatan dari sejarah terbentuknya DNPI ini, diharapkan dapat menjadi peta jalan (roadmap) tentang apa saja yang harus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta, dan masyarakat untuk mencegah makin parahnya kerusakan lingkungan hidup akibat perubahan iklim.