Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RI-Jepang Sepakati JCM Perdagangan Karbon

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Jepang bersama-sama menanggapi isu perubahan iklim melalui mekanisme joint crediting (JCM), atau skema perdagangan karbon secara bilateral.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Jepang bersama-sama menanggapi isu perubahan iklim melalui mekanisme joint crediting (JCM), atau skema perdagangan karbon secara bilateral.

Kesepakatan itu ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Hatta Rajasa pada Senin (26/8/2013) di Jakarta, dan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida pada Rabu (7/8/2013) di Tokyo.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori menjelaskan melalui kerja sama itu, Jepang akan menanam modal di berbagai proyek rendah emisi karbon di Tanah Air.

“Jepang punya teknologi canggih yang dapat berkontribusi dalam proyek-proyek rendah emisi karbon. Melalui perusahaan swasta kami yang berpengalaman dalam implementasi teknologi ramah lingkungan, kami akan memfasilitasi investasi dan kerja sama dengan Indonesia,” ujarnya, Jumat (30/8/2013).

Untuk saat ini, Yoshinori mengaku belum ada nilai investasi yang telah disepakati kedua negara. Namun, dia memastikan kerja sama itu akan membawa keuntungan lingkungan dan ekonomi bagi kedua pihak.

Dia mencontohkan bentuk konkret kerja sama yang akan digali adalah dalam hal energi yang dapat diperbarui. Misalnya saja solar cell (tenaga surya), yang mana investor Jepang akan menanam modal untuk menggantikan bahan bakar batu bara yang bersifat sangat polutan.

“Dengan demikian emisi dapat diturunkan, serta kapasitas suplai PLN tidak akan terganggu. Kami juga akan menginvestasikan teknologi ramah lingkungan untuk industri pertanian, transportasi, dan semen yang selama ini sangat tinggi emisinya,” lanjutnya.

Bagi Indonesia, JCM adalah perwujudan komitmen yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009 dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional sebesar 26% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional pada 2020.

 Pemerintah Jepang telah memberikan hibah kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk melakukan 57 studi kelayakan di Indonesia.

 Studi kelayakan itu mencakup area penghematan energi, energi terbarukan, dan REDD+. Yoshinori menjabarkan dalam hal penghematan energi, Jepang akan membantu meningkatkan efisiensi energi di pabrik, pertokoan, perkantoran, dan sebagainya.

 Dalam hal energi terbarukan, Jepang akan membantu pemakaian tenaga surya dan panas bumi bagi PLN, ketimbang penggunaan energi berbasis fosil. Sementara itu, dalam hal REDD+, Jepang akan membuat banyak penelitian tentang pencegahan kebakaran hutan.  (ra)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper