MK Batalkan Aturan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

<p><strong> Bisnis.com,</strong> JAKARTA &ndash; Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan pasal 55 (2) Undang-Undang Perbankan Syariah soal pilihan penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.</p><p>Dalam putusan yang dibacakan hari ini, Kamis (29/8/2013)&nbsp; Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi pasal 55 (2) undang-undang perbankan yang diajukan oleh Dadang Achmad, Direktur CV Benua Enginering Consultant dan nasabah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.</p><p>Dalam pertimbangan hukum majelis hakim yang dipimpin oleh Akil Mochtar mengatakan pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam penjelasan&nbsp; Pasal&nbsp; 55&nbsp; ayat&nbsp; (2)&nbsp; UU Perbankan &nbsp;Syariah dalam&nbsp; beberapa&nbsp; kasus konkret telah menimbulkan&nbsp; adanya&nbsp; persoalan&nbsp; konstitusionalitas.&nbsp;</p><p>&ldquo;Pada&nbsp; akhirnya&nbsp; dapat memunculkan&nbsp; adanya&nbsp; ketidakpastian&nbsp; hukum&nbsp; yang&nbsp; dapat&nbsp; menyebabkan&nbsp; kerugian bukan&nbsp; hanya&nbsp; bagi&nbsp; nasabah&nbsp; tetapi juga&nbsp; pihak&nbsp; Unit&nbsp; Usaha&nbsp; Syariah,&rdquo; petikan pertimbangan hukum putusan .</p><p>Selain itu, pilihan penyelesaian&nbsp; sengketa &nbsp;&nbsp;untuk&nbsp; menyelesaikan&nbsp; sengketa&nbsp; dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) pada&nbsp; akhirnya&nbsp; akan&nbsp; menyebabkan&nbsp; adanya&nbsp; tumpang&nbsp; tindih&nbsp; kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan&nbsp; sengketa&nbsp; perbankan&nbsp; syariah.</p><p>&ldquo;Sedangkan&nbsp; dalam Undang-Undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan&nbsp; kewenangan&nbsp; untuk&nbsp; menyelesaikan&nbsp; sengketa&nbsp; perbankan&nbsp; syariah, termasuk juga sengketa ekonomi syariah,&rdquo; tulis putusan tersebut.</p><p>Terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari hakim Muhammad Alim dalam putusan tersebut. Sementara itu, dua hakim lainnya, Hamdan Zoelva dan Fadlil Sumadi menyatakan alasan berbeda atau concurring opinion.</p>