Bisnis.com, JAKARTA - Laporan warga Waduk Pluit yang mempolisikan Gubernur Joko Widodo terkait gesekan aparat ketika pembongkaran rumah warga sisi barat waduk mendapat tanggapan dari terlapor.
Jokowi menilai gesekan dalam pembongkrasn rumah bisa saja terjadi, tetapi yang terpenting laporan yang masuk ke meja Gubernur semuanya bersedia relokasi. Kepada aparat Satpol PP dan lainnya juga sudah diminta melakukan pendekatan persuasif.
"Mungin di lapangan ada gesekan bisa saja terjadi. Tapi selalu saya sampaikan ini memberikan solusi, laporan ke saya tertulis sudah tersalurkan semua di rusun," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Bagi warga yang belum mendapatkan rusun akan ditempatkan di rusun Muara Baru yang sedang dalam tahap pembangunan. Oleh karena itu, mengenai laporan warga yang ingin menyeret Jokowi ke ranah hukum karena perbuatan tidak menyenangkan dipersilahkan untuk diproses sesuai mekanisme yang ada.
Selama ini Jokowi memberikan pesan agar aparat tidak represif kepada masyarakat. Hal itu berhasil dilakukan penertiban sejumlah tempat misalnya Pasar Minggu, Tanah Abang dan lainnya. Apalagi dalam aturan tertulis Waduk Pluit tidka boleh dipakai untuk rumah.
Mantan Wali Kota Solo itupun akan turun tangan menyelesaikan masalah ini namun lebih dulu minta laporan yang jelas tentang duduk persoalannya. Apa yang dilakukan Pemprov sudah ada solusinya, artinya rumah warga dibongkar tetapi dipindahkan ke rusun. "Ini ada solusi, kalau penggusuran itu kan nggak ada solusi," paparnya.
Beberapa rusun untuk warga Waduk Pluit sudah disiapkan di Cengkareng, Marunda dan Muara Baru. Tapi untuk rusun Muara Baru menunggu tahun depan karena baru tahap pembangunan oleh perusahaan swasta yang memiliki kewajiban kepada Pemprov.
