Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan DPR memprotes keras wacana tes keperawanan dalam proses penerimaan siswi Sekolah Menengah Atas dan sederajatnya.
"Rencana tes keperawanan ini tindakan diskriminatif dan sangat ngawur," kata Ahmad Yani, anggota Komisi III DPR RI, Selasa (20/8/2013).
Dia berpendapat masalah keperawanan merupakan hal yang sangat pribadi bagi kaum perempuan. Dia bertanya, bagaimana jika wanita tersebut kehilangan keperawanannya karena hal-hal yang tidak diinginkannya seperti terjadi kecelakaan atau pelecehan seksual.
“Pecat saja pihak-pihak yang terlibat dalam rencana ini,” imbuhnya.
Rencana tes keperawanan ini muncul dari kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Disdik melakukan tes itu sebagai tindak lanjut atas maraknya kasus siswi sekolah yang melakukan tindakan mesum atau diduga menjalankan praktik prostitusi.
Namun, rencana tersebut mendapat respon negatif dari berbagai tokoh dan elemen masyarakat yang menyuarakan aksi protes dan kekecewaan mereka atas rencana tersebut melalui jejaring sosial Facebook dan Twitter.
