BISNIS.COM, JAKARTA--Arab Saudi menutup negosiasi dengan Indonesia terkait pemotongan kuota haji 2013 ataupun kerugian akibat uang muka kontrak ke sejumlah pemondokan, perusahaan katering dan penerbangan.
"Pemerintah Arab Saudi pun telah berkirim surat melalui Duta Besarnya di Jakarta, yang menegaskan bahwa pemotongan kuota haji sebesar 20% dari kuota dasar 211.000 sudah menjadi keputusan final, kata Menteri Agama Suryadharma Ali, Sabtu (22/6/2013).
Saat memberikan penjelasan tersebut, Menag Suryadharma Ali didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Anggito Abimanyu, Kepala Biro Umum Burhanuddin dan Kepala Pusat Informasi dan Humas, Zubaidi dan sejumlah pejabat lainnya.
Tentu saja, lanjut Menag, keputusan pemerintah Arab Saudi menutup negosiasi sangat disesalkan, tulis Antara.
Sejatinya Suryadharma Ali akan bertolak ke Saudi, hari ini Sabtu, pukul 11.00 WIB tetapi keberangkatan dibatalkan lantaran Dubes Saudi di Jakarta telah menyampaikan surat dari Menteri Haji Arab Saudi Bandar Bin Muhammad Haiiar, yang isinya bahwa pemotongan kuota haji 20% bagi seluruh negara sudah final.
Menag menjelaskan, awalnya Indonesia meminta tambahan kuota 30.000 yang diharapkan pada 2013 jamaah yang bisa bertolak sebanyak 241.000 orang.
Ternyata, permintaan tambahan itu tak dipenuhi, bahkan kuota dikurangi 20% dari kuota dasar 211.000 jamaah.
Sebetulnya keinginan Menag bertemu menteri haji Saudi bukan saja terkait ingin menegosiasikan persoalan kuota, tetapi potensi kerugian yang timbul akibat kebijakan pemerintah setempat.
Indonesia bakal mengalami kerugian sebesar Rp800 miliar, termasuk dari penyelenggara ibadah haji khusus.
Kerugian itu bersumber dari kontrak perumahan yang sudah dibayar 50% dari harga pondokan, termasuk katering dan penerbangan. "Kita ingin membicarakan ini," kata Suryadharma Ali.
Dia mengaku sangat sulit melakukan negosiasi dengan pemilik pondokan, selain jumlahnya banyak juga warga di sana memiliki watak egois.
Karena itu pihaknya berharap pemerintah Saudi bisa turut membantu untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan sebagai dampak dari kebijakan mereka sendiri.
Dalam penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia selalu melakukan persiapan lebih awal. Selain karena jamaahnya banyak, tentu butuh persiapan matang.
Karena itu, kontrak dengan pemilik pondokan, pemilik katering, dan perusahaan lainnya dilakukan lebih awal. (ra)
.jpg?w=348&h=261)
