BISNIS.COM, JAKARTA--Fraksi Partai Gerindra menilai pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran selama empat bulan, bersifat politis menjelang Pemilihan Umum 2014.
"Kami tidak sependapat dengan adanya BLSM ini karena sifatnya sangat politis menjelang Pemilu 2014," ujar juru bicara Partai Gerindra Fary Djemy Francis dalam membacakan pandangan fraksi pada rapat kerja Badan Anggaran di Jakarta, Sabtu (15/6/2013).
Fary menjelaskan pemberian program bantuan sosial ini akan menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat dan implementasi kebijakannya dapat melahirkan konflik sosial.
"Program BLSM hanya akan menempatkan masyarakat miskin sekedar sebagai objek penerima bantuan dan tidak mampu berpikir kritis serta mengembangkan prakarsa inovatif," katanya.
Menurutnya, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh kondisi sosial politik yang demokratis, kesiapan struktur penyelenggara, keberlangsungan program dan data pendukung.
Untuk itu, akan lebih baik dana BLSM sebesar Rp11,6 triliun dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur dasar di sektor pertanian, perikanan dan pemukiman yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
"Kami berharap alokasi dananya bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur dasar yang dapat dikerjakan dengan sistim padat karya."
Fraksi Partai Gerindra merupakan salah satu dari tiga fraksi yang belum menyetujui beberapa pasal dalam draf RAPBN-Perubahan, yang telah disepakati Badan Anggaran.
Selain mewacanakan tentang efektivitas BLSM, Fraksi Partai Gerindra juga menginginkan inflasi ditetapkan sebesar 6,5% dengan meminta pemerintah memberlakukan kebijakan tarif transportasi secara selektif.
Pandangan tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013) untuk diambil keputusan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara, apabila ingin disertakan dalam draf RUU APBN-Perubahan 2013.
Badan Anggaran telah menyepakati dana untuk Bantuan Langsung Se mentara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp9,32 triliun selama empat bulan atau lebih rendah Rp2,3 triliun dari usulan awal Rp11,62 triliun.
Sementara itu, jumlah penerima bantuan tersebut tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan nominal per bulan sebesar Rp150.000.
Selisih sebesar Rp2,3 triliun tersebut akan dimanfaatkan untuk biaya penyaluran dan pengamanan BLSM Rp360 miliar, infrastruktur dasar Rp1,25 triliun, infrastruktur modal Rp500 miliar, dan tambahan kebutuhan mendesak Rp196,4 miliar.
Kemudian juga disepakati alokasi Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM) Rp7,5 triliun, program keluarga harapan Rp700 miliar, anggaran raskin Rp4,3 triliun dan menambah program infrastruktur dasar dari Rp6 triliun menjadi Rp7,25 triliun.
