BISNIS.COM, ISTANBUL--Polisi Turki menembakkan gas air mata ke arah para pengunjuk rasa di Ankara, Minggu (2/5/2013) sementara ribuan orang menduduki lapangan utama di Istanbul, Taksim Square, pada hari ketiga berlangsungnya demonstrasi menentang Pemerintah Turki.
Menteri Dalam Negeri Muammer Guler mengatakan lebih dari 1.700 orang ditangkap dalam kerusuhan yang telah menyebar ke 67 kota di seluruh negeri itu. Kendati demikian, sebagian besar mereka yang ditangkap telah dibebaskan.
Di Istanbul, lautan orang yang berunjuk rasa dari berbagai aliran politik membanjiri Taksim, satu hari setelah polisi menarik diri dari wilayah itu.
Mereka mengibar-ngibarkan bendera dan meneriakkan "Pemerintah, Turun!" dan "Istanbul milik kita, Taksim milik kita!".
Dari atap di dekat lokasi, spanduk bertuliskan "Jangan menyerah" dibentangkan, tulis AFP.
Taksim telah menjadi jantung gelombang unjuk rasa yang menyebar di seluruh negeri dalam protes publik terbesar yang pernah terjadi terhadap pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan sejak dia mengambil alih kekuasaan pada 2002.
Kelompok-kelompok pendukung hak asasi manusia mengeluhkan apa yang mereka sebut sebagai tanggapan kejam yang "tercela" oleh polisi terhada para pengunjuk rasa sementara sekutu-sekutu Barat Turki mengimbau semua pihak untuk menahan diri.
Kerusuhan mulai terjadi saat berlangsungnya protes tehradap rencana pemerintah untuk melakukan pembangunan kembali Taman Gezi di dekat Taksim.
Namun, setelah polisi melancarkan tindakan secara kejam, protes itu melebar menjadi unjuk rasa terhadap agenda konservatif dan sepihak yang semakin meningkat ditunjukkan oleh pemerintah.
Setelah kekerasan berlangsung 2 hari, situasi di Istanbul terlihat sudah tenang pada Minggu setelah polisi menarik diri dari Taksim dan para pejabat bersikap lebih bersahabat.
Namun, di Ankara polisi menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air untuk membubarkan sekira 1.000 pengunjuk rasa yang mencoba bergerak ke kantor perdana menteri yang dijaga ketat.
"Terus berlangsungnya protes-protes ini... tidak akan membawa keuntungan dan justru akan merusak nama baik negara kita, yang dikagumi di kawasan dan dunia," kata Menlu Ahmet Davutoglu lewat akun Twitter-nya. (ra)
